Kapolda Papua Paparkan Capaian Kinerja Jajaran di Tahun 2020

Caption : Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw didampingi Wakapolda Papua, Brigjen Pol Mathius Fakhiri, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, saat memaparkan capaian kinerja tahun 2020 di Aula Rupatama Mapolda papua, Selasa (05/01/2021).
Caption : Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw didampingi Wakapolda Papua, Brigjen Pol Mathius Fakhiri, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, saat memaparkan capaian kinerja tahun 2020 di Aula Rupatama Mapolda papua, Selasa (05/01/2021).

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw memimpin penyampaian refleksi akhir  kiner Polda Papua tahun 2020, terkait capaian kinerja dan prediksi serta antisipasi perkembangan Kamtibmas pada tahun 2021.

Penyampaian refleksi akhir tahun ini yang berlangsung di Aula Rupatama Mapolda Papua,  Selasa (05/01/2021) dihadiri Wakapolda Papua, Brigjen Pol Mathius Fakhiri, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal dan seluruh pejabat utama Polda Papua.

Kapolda Irjen Paulus Waterpauw, refleksi akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif yakni masyarakat merasa aman dan nyaman kapan dan dimana saja berada, Polda Papua telah melaksanakan  program Prioritas Kapolri.

“Kapolda Papua memiliki Visi, Misi dan Strategi secara maksimal khususnya di Polda Papua dan jajaran untuk menunjang terlaksananya program Prioritas Kapolri,”  ungkap Paulus Waterpauw.

Jenderal Bintang Dua ini menyebutkan bahwa di bidang pelayanan publik, Polda Papua telah melakukan berbagai perbaikan kulitas pelayanan dari, Fungsi Reskrim, Fungsi Intelejen, Fungsi Lalulintas, Fungsi Samapta dan fungsi Binmas dengan melakukan berbagai peningkatan pelayanan serta tugas rutin Kepolisian.

Dimana di tubuh Polri Sendiri, Polda Papua telah memberikan Sanksi hukum kepada personil Polda Papua baik berupa sanksi disiplin, kode etik, pidana dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selain memberikan sanksi dan hukuman, Pimpinan Polda Papua juga telah memberikan reward (penghargaan) kepada 111 personil dan lembaga dengan rincian 73 untuk personil Polri, 26 untuk lembaga, 11 untuk WNI dan 1 untuk personil TNI sedangkan untuk Tahun 2020 pemberian Penghargaan kepada 46 personil dan lembaga diantaranya 43 untuk personil Polri yang berprestasi dan 3 untuk lembaga instansi luar.

di bidang Kriminalitas, Kasus kejahatan konvensional yang ditangani Polda Papua dan jajaran selama Tahun 2020 sebanyak 7.049 kasus sedangkan Tahun 2019 sebanyak 8.288 kasus sehingga mengalami penurunan sebanyak -1.239 kasus atau -14,95%.

“Ada 7 kasus konvensional menonjol yang ditangani Polda Papua salah satunya yang mengalami penurunan adalah kasus pencurian kendaraan bermotor selama Tahun 2020 terjadi sebanyak 1.005 kasus jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebanyak 1.687 kasus berarti Tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 682 kasus atau 40,43%,” papar  Waterpauw.

Sementara lanjutnya, untuk penyelesaian kasus Tahun 2020 sebanyak 563 kasus, dibandingkan dengan Tahun 2019 sebanyak 520 kasus sehingga mengalami peningkatan sebanyak 43 kasus atau 8,27%.

Sedangkan kasus yang mengalami peningkatan salah satunya adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana selama Tahun 2020 terjadi sebanyak 163 kasus jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebanyak 151 kasus berarti di Tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 12 kasus atau -7,94%. Sementara untuk penyelesaian kasus Tahun 2020 sebanyak 112 kasus dibandingkan dengan Tahun 2019 sebanyak 80 kasus mengalami peningkatan dalam penyelesaian kasus sekitar 32 kasus atau 40%.

Kejahatan Trans Nasional selama Tahun 2020 terjadi sebanyak 335 kasus jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebanyak 272 kasus berarti di Tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 63 kasus atau 23,16%. Ada dua kasus kejahatan trans nasional yang ditangani Polda Papua yaitu, Cyber Crime dan Narkoba. Sementara untuk kejahatan kekayaan Negara selama Tahun 2020 terjadi sebanyak 92 kasus jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebanyak 105 kasus berarti terjadi penurunan sebanyak -13 kasus atau 12,40%.

Selain itu, Waterpauw menyebutkan, 5 kasus kejahatan Kekayaan Negara menonjol yang tangani Polda Papua yakni Illegal Logging, Illegal Fishing, Money Laundering, Ilegal Minning dan Korupsi. “Dari sekian kasus selama Tahun  2020 Polda Papua tersebut kami Polda Papua telah berhasil menyelamatkan uang Negara sebesar Rp 13.105.685.110,54,-,” jelasnya.

Untuk kejahatan Berimplikasi Kontijensi Selama Tahun 2020 terjadi sebanyak 18 kasus jika dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi sebanyak 23 kasus  sehingga di Tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak -5 kasus atau -21,73%.

Salah satu kejadian yang menonjol yang terjadi yakni pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 14.30 WIT, bertempat di Jl. Raya Enggros – Holtekamp Distrik Abepura telah terjadi Keributan Antara Kelompok Masyarakat Kampung Enggros dengan Masyarakat Kampung Nafri yang berdampak aksi saling serang menggunakan senjata tajam.

Bidang Kamseltibcarlantas, kecelakaan Lalu Lintas selama Tahun 2020 sebanyak 1.501 kasus, jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebanyak 2.224 kasus, yang berarti mengalami penurunan sebanyak -723 kasus atau -32,51%.

Dari kecelakaan di Tahun 2020 tersebut korban meninggal dunia sebanyak 182 orang, korban luka berat 795 orang, korban luka ringan sebanyak 1.557 orang. Data pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2020 sebanyak 32.091 kasus sedangkan Tahun 2019 sebanyak 27.141 kasus sehingga mengalami peningkatan sebanyak 4.950 kasus atau 31,99%.

Sementara untuk kecelakaan Udara pada Tahun 2020 sebanyak 4 kejadian yang terjadi di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Paniai. Kecelakaan laut pada Tahun 2020 sebanyak 22 kali.

Dengan penanganan kasus tersebut, mantan Kapolda Sumatera Utara ini berharap kepada semua pihak untuk tetap menjalin kerjasama yang baik untuk meningkatkan keamanan di Papua.

Apa lagi pada tahun 2021 ini akan banyak agenda daerah maupun agenda-agenda nasional seperti  Pelantikan para kepala daerah yang terpilih, adanya penyelenggaraan Pon 2021 dan masih adanya program pemerintah demi memutus mata rantai peneyebaran covid-19 di daerah Papua.

“Dan ada kasus terbesar yaitu terkait isu Otsus jilid II dan kasus KKB di Papua pada tahun 2021 dan hal tersebut akan menjadi ancaman bagi kita semua di tanah Papua khususnya dan di Indonesia pada umumnya yang berlaku,” pungkasnya. [miki/loy]