Kapolri dan Panglima TNI Lakukan Pertemuan Tertutup Dengan Sejumlah Tokoh Papua

1021
Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memberi keerangan pers di Swiss Bellhotel, Selasa (7/8/19)
Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memberi keerangan pers di Swiss Bellhotel, Selasa (7/8/19)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Guna membahas perkembangan situasi di Papua pasca peristiwa Rasisme di Malang dan Surabaya terhadap para mahasiswa asal Papua, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh Papua.

Salah satu pertemuan yang digelar adalah di Swiss Bellhotel Jayapura, Selasa (27/8/19) malam, yang dihadiri tokoh pemuda, tokoh agama maupun tokoh masyarakat Papua.

Kapolri Tito saat ditemui wartawan usai pertemuan mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut hasilnya cukup bagus dan konstruktif.

“Tadi ada perwakilan tokoh pemuda, perwakilan tokoh Islam, kemudian juga dari perwakilan tokoh nasrani, ada Pak Pastor, kemudian ada pak Pdt. Mofu dari GKI, Pdt. Dorman Wandikbo dari GIDI, semua memyampaikan saran-saran, pendapat dan lain-lain,” ungkap Kapolri.

Pada intinya, kata Kapolri, ada saran-saran supaya tidak terjadi diskriminasi.

“Dan kita sudah jelaskan bahwa undang–undang tentang diskriminasi itu ada, termasuk penegakan hukum di Surabaya juga dilakukan,” ungkap Kapolri lebih lanjut.

“Kemudian kita juga menghendaki agar adek-adek kita yang sekolah di luar Papua, agar dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat setempat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat setempat,” sambung Kapolri.

Tentunya, kata Kapolri, hal samalah juga dikehendaki untuk masyarakat pendatang yang ada di Papua, agar menyesuaikan local wisdom, atau menghormati tradisi, budaya dan menghormati masyarakat setempat.

“Saling menghormati itu penting,” tandasnya.

Kata Kapolri Tito, bahwa audiens juga sempat mempertanyakan tentang penambahan pasukan di Provinsi Papua Barat.

Di Manokwari, kata Kapolri, penambahan pasukan karena terkait pemilihan suara ulang, dan personil organik tidak cukup untuk melaksanakan tugas pengamanannya.

Sedangkan di Sorong, karena aksi demonya sudah cenderung anarkis.

“Nanti kalau kita nilai sudah aman, ya kita akan tarik kembali,” jelas Kapolri.

Kapolri mengungkapkan bahwa bila ada pihak yang menginginkan dilakukan penarikan pasukan, tidak masalah selama ada yang menjamin.

“Nah kalau nanti ada yang minta ada penarikan pasukan, pertanyaannya adalah apa ada yang bisa menjamin bahwa situasinya betul-betul akan aman, dan Egianus Kogoya tidak aka  melakukan tindakan kekerasan,” ujar Kapolri.

“Kalau ada pejabat ataupun tokoh yang kredibel yang bisa menjamin, kita bisa saja tarik,”  sambungnya.[yat]