Kapolri: Pembatasan Akses Internet Karena Adanya Hoax Yang Menyebar Luar Biasa

0
388
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian

JAYAPURA,  PapuaSatu.com – Pembatasan akses internet di wilayah Papua, kata Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian karena pertimbangan menyebarnya hoax dan diikuti upaya oleh pihak-pihak tertentu untuk membakar emosi warga.

Sekedar diketahui, sejak tanggal 20 Agustus 2019,  akses internet sangat sulit dilakukan di sejumlah wilayah di Papua, baik melalui jaringan seluler maupun jaringan indihom Telkom.

“Bayangkan ada gambar anak mahasiswa Papua dikatakan dibunuh. Ini kan tidak ada, ini berkembang,” ungkapnya saat ditemui wartawan di Jayapura, Selasa (27/8/19) malam.

Menyebarnya hoax yang luar biasa tersebut kemudian menimbulkan kerusuhan di sejumlah tempat di Papua dan Papua Barat.

“Kita melihat, wah ini rusuh di Manokwari, rusuh di Sorong, bakar sana bakar sini. Kalau enggak ada bakar sana bakar sini fine-fine saja,” jelas Kapolri.

Karena itu, lanjutnya, perlu ada upaya supaya hoax maupun upaya profokasi agar jangan berkembang lebih luas ke masyarakat.

Tentang pihak yang memainkan hoax hingga membakar emosi warga Papua, Kapolri tidak bersedia menyebutkannya.

“Kita tau lah ada pihak yang ingin mengembangkan hoax-hoax itu. Kita bukan bodoh lah, kita tau, teman-teman wartawan tau siapa yang main,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya berusaha mengcounter, menetralisir, dan mengklarifikasi.

“Tapi mungkin ada yang baca ada yang tidak, masyarakat sudah terlanjur terbakar duluan,” jelasnya.

Dilakukannya pembatasan akses intersnet, kata Kapolri menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan, terutama penyebaran gambar dan video.

“Ini kita mengambil national security (keamanan nasional), termasuk keamanan wilayah ini, ini menjadi prioritas,” tandas Kapolri Tito.

Tentunya, kata Kapolri, pembatasan akses internet tersebut mengorbankan kebebasan (fredom) dalam hal informasi publik.

Namun ditegaskannya, bahwa hal itu tidak dilarang menurut Undang-Undang.

“Jadi kebebasan menyampaikan pendapat itu tidak berarti absolute sebebas-bebasnya,” ujar Kapolri.[yat]