Kasus Suap Anggota DPRD Keerom Bakal Bawa ke Mabes dan KPK Bila Polda Papua Tidak Tangani Serius

0
733
DR (HC), Herman Yoku
DR (HC), Herman Yoku

Kabid Humas : Kasus Itu  Penyidik Akan Mengagendakan Untuk Dilakukan gelar Perkara

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kasus suap dalam pemilihan Wakil Bupati Keerom yang melibatkan salah satu calon Wakil Bupati dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Keerom akan dibawa ke Mabes Polri dan KPK apabila Polda Papua tidak menangani serius.

Hal itu setelah pelapor merasa kasus yang dilaporkan sejak minggu ketiga Desember 2018, tak kunjung ada kepastian hasil penyidikannya oleh penyidik Direktorat Reskrim Umum (Direskrimum) Polda Papua.

Pelapor yang juga calon Wakil Bupati Keerom, DR (HC), Herman Yoku, mengungkapkan bahwa sejak ia membuat Laporan Polisi (LP) di SPK Polda Papua, ia sudah dua kali diperiksa penyidik Direskrimum untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Proses itu seperti apa saya tidak tau, karena hal itu internal Polda. Yang saya tahu kasus itu seharusnya diproses oleh Reskrimsus, tapi kasus yang saya laporkan ditindaklanjuti di Direskrimum,” ungkap tokoh asal Keerom yang juga anggota MRP saat ditemui di Kantor MRP, Jum’at (19/07/19).

Pembuatan BAP kedua, dilakukan setelah penyidik memeriksa 14 anggota DPRD Kabupaten Keerom dan Calon Wakil Bupati Keerom terpilih, PG.

Herman Yoku pun merasa punya bukti kuat adanya penyuapan anggota DPRD Keerom, terutama dari pengakuan salah satu saksi yang ia ketahui telah mengembalikan uang suap melalui penyidik Direskrimum Polda Papua, yakni saksi berinisial MG yang juga salah satu anggota DPRD Keerom.

“Kuncinya dari semua saksi yang sudah di BAP, adalah dari salah satu saksi yang mengetahui segala aliran dana, pertemuan ke pertemuan, sampai datang ke pemilihan di DPRD Keerom,” ceritanya.

Herman Yoku juga punya saksi kuat lain, yaitu salah satu staf di Pemerintah Kabupaten Keerom, yang diinisialkan sebagai SR, meskipun saat di BAP di Polda mengelak.

“Saya lapor ke Polda itu punya dua alat bukti. Screenshoot SMS dari MG, bukti awal yang dia SMS malam itu, bahwa ada pembagian uang kurang lebih Rp 30 juta. Barang bukti kedua hasil rekaman pembicaraan di rumah saya di Arso 1, itu SR, dia menjelaskan semua pertemuan ke pertemuan, pertemuan di Cytihub Hotel, Jalan Baru Kotaraja dan di @Home Hotel Tanah Hitam,” paparnya.

Herman Yoku pun merasa kesal, karena keterangan dari anggota DPRD bahwa di @Home Hotel itu pelaksanaan gladi sebelum rapat paripurna DPRD.

“Ini tata cara paripurna DPRD seperti apa? Kok paripurna pemilihan oleh DPRD pakai gladi segala macam?,” ungkapnya kesal.

Herman mengaku bahwa dirinya sempat tiga kali diminta Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk melengkapi berkas persyaratan sebagai calon wakil bupati.

Hal itu supaya bisa cairkan uang Rp 1 milyar lebih untuk pelaksanaan rapat paripurna dewan dalam rangka pemilihan wakil bupati pengganti Muh. Markum setelah Muh. Markum diangkat sebagai bupati.

“Setahu saya dokumen saya saja yang lengkap, dokumen nomor urut dua tidak lengkap. Tiba-tiba hari itu ketika saya masukkan dokumen saya, dinyatakan lengkap keduanya,” jelasnya.

Tentang satu saksi yang mendukung dirinya dalam pencalonan, yang anggota dewan berinisial BK yang menghormatinya sebagai orang tua. “BK mengakui di penyidik bahwa terima uang dari PG agar memilih PG saat pemilihan calon wakil bupati,” ceritanya.

Penyerahan uang yang sudah dikembalikan ke penyidik Polda Papua yang disebut senilai Rp 30 juta, terjadi di rumah PG.

BK dijemput BG yang notabene dalah kakak dari PG, yang katanya untuk ada acara di @Home Hotel. Namun sesampai di Kota Abepura, langsung dibawa ke kediaman PG.

Meski tidak tau bagaimanan sebenarnya proses penyerahan uang itu, cerita yang didspat Herman Yoku, bahwa sesampai di rumah PG di BTN Skayland Kotaraja, PG langsung memasukkan uang Rp30 juta ke kantong BK.

Pembagian Rp 30 juta ke anggota dewan, kata Herman Yoku, bahwa ia diinformasikan lewat SMS, uang tersebut dibagi rata ke semua anggota dewan. “Di screenshoot SMS dari MR, itu dibagi semua perorang. Itu awal,” ungkapnya.

Sedangkan dari rekaman KG di Hotel @Home, dibagi Rp 5000.  “Rp 5000 itu dalam arti Rp 50 juta,” jelasnya.

Herman Yoku merasa kesal karena penyidik Polda Papu terkesan lambat dan berbelit-belit, dan bahkan sempat didatangi oknum penyidik ke Kantor MRP, yang berupaya melakukan mediasi dengan mengiming-iming sejumlah uang.

Namun Herman Yoku merasa bahwa semua itu telah melanggar aturan hukum yang harus berurusan dengan hukum, maka tidak ingin tergiur dengan iming-iming ataupun upaya perdamaian, sebab kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum.

“Kasusnya sudah jelas, kenapa dilakukan mediasi. Ini kan kasus suap, barang buktinya jelas, terus mau dimediasi. Dengan dasar apa?,” tegas Herman Yoku dengan nada keras.

Karena itu kemudian Herman Yoku melapor kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi Papua sebagai kasus gratifikasi. “Kasus di Polda saya tidak cabut, tapi saya juga melapor ke Kejaksan Tinggi bahwa itu gratifikasi,” tandasnya.

Dikatakan juga bahwa bila di Polda dan Kejati penanganan kasusnya tidak jelas, ia sudah siap menindaklanjuti ke jenjang lebih tinggi, seperti ke Mabes Polri dan KPK, bahkan ke kejaksaan Agung.

Hal itu kata Herman Yoku, karena yang ia inginkan adalah kasus tersebut harus selesai di pengadilan. “Pengadilan yang berhak memutuskannya. Tidak ada langkah lain,” tegasnya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal,MH
Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal,MH

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal,SH saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa proses penyidikan masih berlangsung.

“Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua yang menangani kasus ini telah melakukan penyelidikan dengan melayangkan undangan kepada pihak pelapor dan saksi untuk dilakukan klarifikasi tentang adanya laporan tersebut,” ungkapnya kepada PapuaSatu.com Jumat (19/7/2019) malam.

Dikatakan, pihak penyidik akan mengagendakan untuk dilakukan gelar perkara terkait kasus tersebut dengan hasil penyelidikan yang didapatkan.[yat]