Kemenkumham Papua Optimis Waropen Siap Jadi Kandidat Kabupaten Peduli HAM 2019

0
105
caption : suasana rapat koordinasi di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Waropen
caption : suasana rapat koordinasi di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Waropen

WAROPEN, PapuaSatu.com – Kabupaten Waropen merupakan pemekaran dari kabupaten Yapen Waropen pada tahun 2003 silam, dengan pusat Pemerintahan sebelumnya di Serui, Pulau Yapen.

Dengan kondisi yang serba terbatas, tugas Pemerintah Kabupaten Waropen pada masa depan sangat menantang, hal ini menjadi salah satu perhatian serius Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua.

Kanwil Kemenkum HAM Papua mendorong Kabupaten Waropen sebagai salah satu Kabupaten Peduli HAM, maka Tim bidang HAM menyambangi Kabupaten Waropen yang terkenal dengan Kabupaten Seribu Bakau, Selasa (16/7/2019).

Tim dari Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankum HAM) , Kanwil  Papua dipimpin Kepala Divisi Yankum HAM, diwakili Kabid HAM,  Yulius Manurung, S.H.,M.H. serta seorang JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ardi  Yepese, S.H melaksanakan koordinasi dalam rangka mendorong Kabupaten/Kota  melakukan pelaporan aksi HAM di Tahun 2019.

Kepala Bidang HAM, Yulius Manurung kepada Humas Kanwil Papua mengatakan kehadiran Tim ke Kabupaten Waropen  bertujuan  mensosialisasikan  materi tata cara pengisian Laporan Capaian Aksi HAM dan Kabupaten Kota Peduli HAM.

Dijelaskan oleh Kabid HAM, kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan yang telah dilakukan di kabupaten lain di Provinsi Papua sebelumnya yang sudah dilaksanakan.

” Koordinasi ini mendorong  agar program daerah yang berperspektif HAM dengan tujuan agar kabupaten Waropen dapat melaksanakan Pelaporan Capaian Aksi HAM,” Jelasnya saat Rapat Koordinasi di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Waropen.

Kepala Bidang HAM, yang baru menjabat beberapa bulan yang lalu mengaku optimis mendorong Kabupaten Waropen dapat meraih  Kriteria Daerah Kabupaten Peduli HAM.

Dikatakan lebih lanjut, selain mendorong Waropen menjadi Kabupaten/kota Peduli HAM, harus diakui hingga pelaporan B06 Target Kinerja Tahun 2019 ini, Pemkab Waropen belum melaporkan aksinya.

Yulius Manurung berharap seluruh OPD yang hadir dalam Rakor tersebut kiranya  saat pelaporan Targert Kinerja Kementerian Hukum dan HAM B09 dan  B12 nantinya akan dapat terpenuhi sesuai target yang diharapkan. [ayu]