JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua, Riyanto Nay, melontarkan kritik keras terhadap minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap anggaran media lokal.
Hingga kini pers lokal di Papua masih diperlakukan setengah hati, terutama dalam hal alokasi anggaran publikasi namun dipaksa untuk bekerja profesionalisme dalam pemberitaan.
Menurut Riyanto, pemerintah daerah kerap lupa bahwa media lokal bukan sekadar papan pengumuman kebijakan.
Media bekerja langsung di lapangan, bersentuhan dengan masyarakat, dan di banyak wilayah Papua justru menjadi satu-satunya sumber informasi yang bisa diakses publik.
“Media lokal bekerja di wilayah sulit, menjangkau masyarakat secara langsung. Tapi saat bicara anggaran, justru selalu ditempatkan di urutan paling belakang,” tegas Riyanto.
Kondisi ini, tegas Riyanto, berdampak serius pada keberlangsungan media lokal. Dengan dukungan anggaran yang minim, media dipaksa bertahan di tengah tuntutan kerja yang semakin berat: liputan harus cepat, akurat, dan menjangkau daerah terpencil, namun tidak dibarengi dukungan finansial yang memadai. “Ini bukan soal manja. Ini soal logika,” katanya lugas.
Riyanto menjelaskan, perusahaan media digital tidak hanya menanggung biaya sumber daya manusia, tetapi juga berbagai pengeluaran lain seperti server, domain, keamanan siber, hingga pemeliharaan sistem teknologi informasi. Di saat yang sama, tuntutan profesionalisme pers—kecepatan, akurasi, etika jurnalistik, serta kepatuhan terhadap regulasi—terus meningkat.
Tidak hanya itu, Riyanto menyoroti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua 2026 sebesar Rp4,4 juta. Menurutnya, ada ketimpangan kebijakan ketika pemerintah menetapkan standar hidup layak, tetapi tidak membuka ruang anggaran yang realistis bagi media lokal untuk memenuhi standar tersebut.
“Di satu sisi pemerintah bicara soal UMP dan hidup layak. Di sisi lain, media lokal tidak diberi dukungan anggaran yang memungkinkan itu. Akhirnya beban jatuh ke perusahaan media dan wartawan,” ujarnya.
Riyanto menegaskan, jika pemerintah menginginkan pers yang profesional, maka dukungan yang diberikan juga harus profesional.
“Kalau pemerintah minta pers profesional, ya dukung secara profesional juga. Jangan minta pers kritis dan independen, tapi dipaksa hidup pas-pasan.”
Riyanto mengingatkan bahwa melemahkan media lokal bukan sekadar persoalan bisnis pers, melainkan ancaman serius bagi kualitas demokrasi daerah. Ketika media lokal tidak kuat, ruang publik berisiko dipenuhi informasi yang tidak terverifikasi karena tidak ada penyeimbang yang memadai.
“Kontrol publik melemah, informasi jadi timpang, suara masyarakat kecil makin sulit terdengar, dan ruang kritik makin sempit. Ini berbahaya, apalagi di Papua dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks,” lanjutnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih adil dan realistis dalam memandang posisi media lokal. Menurutnya, media bukan beban anggaran, melainkan mitra strategis dalam pembangunan dan penguatan demokrasi di Papua.
“Pesannya jelas. Pemerintah daerah harus berhenti melihat anggaran media sebagai formalitas. Media lokal adalah mitra strategis. Kalau terus diabaikan, jangan heran jika kualitas informasi publik ikut merosot,” pungkasnya. [redaksi]
