JAYAPURA, PapuaSatu.com – Peran profesi nelayan sangat penting, terutama dalam pemenuhan gizi dalam mendukung terciptanya masyarakat yang sehat.
Hal itu diungkapkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Selatan yang juga Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, dalam kesempatan menghadiri dan memberikan sambutan dalam Musyawarah Daerah (Musda) I HNSI Provinsi Papua yang digelar di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Senin (20/4/2026).
Karena itu, ia menyebut pentingnya perhatian dari pemerintah bagi masyarakat nelayan di seluruh wilayah Papua.
“Kalau kita bicara soal nutrisi, ikan memiliki kandungan yang sangat tinggi. Karena itu, masyarakat nelayan harus mendapat perhatian serius dan diprioritaskan dalam pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah, menurutnya, perlu hadir dalam memberikan fasilitas, perlindungan, dan dukungan nyata bagi nelayan.
Paskalis juga menegaskan bahwa HNSI merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjangkau dan membina nelayan.
Oleh karena itu, ia berharap ke depan HNSI di Papua dapat membangun jaringan komunikasi yang kuat hingga ke tingkat cabang dan langsung menyentuh masyarakat nelayan di lapangan.
Selain itu, ia menyoroti persoalan legalitas kepengurusan HNSI, khususnya di wilayah Papua Selatan.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan Musda sejak 17 Juli 2025, namun hingga kini kepengurusan tersebut belum dikukuhkan.
“Kami berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI dapat segera mengambil langkah untuk melantik seluruh kepengurusan DPD yang sudah melaksanakan Musda, termasuk di Papua Selatan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran HNSI dalam memberikan edukasi kepada nelayan, terutama dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan menghindari aktivitas ilegal, termasuk keterlibatan dalam jaringan narkotika. Menurutnya, nelayan harus mampu menjadi “polisi bagi diri sendiri” di laut, menjaga integritas, serta tetap fokus pada profesi sebagai pencari nafkah yang taat aturan.
Di kesempatan sama, Ketua Koordinator Wilayah HNSI Papua Raya, Fredy Aronggear, memberikan klarifikasi terkait isu dualisme kepengurusan HNSI di Papua Selatan.
Ia menegaskan bahwa tidak ada dualisme dalam tubuh HNSI, dan kepemimpinan yang sah berada di bawah Ketua Umum Herman Hery yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Isu dualisme itu tidak benar. Kepemimpinan HNSI yang sah sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Kami juga akan membuka dokumen resmi agar masyarakat mengetahui secara transparan,” jelasnya.
Fredy juga mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melaksanakan pelantikan serentak bagi sejumlah DPD HNSI yang telah menyelenggarakan Musda, termasuk di wilayah Papua. Pelantikan tersebut direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 HNSI pada Mei mendatang di Maluku Utara.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mengatasnamakan HNSI untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, karena hal tersebut dapat merusak kepercayaan organisasi.
Melalui Musda I HNSI Provinsi Papua ini, diharapkan tercipta kepengurusan yang solid dan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Tanah Papua.[yat]
