KNPI Papua dan OKP Kelompok Cipayung Imbau Tidak Manfaatkan Isu SARA di Pilkada Serentak

241
Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, Benyamin Gurik bersama pengurus OKP di Papua
Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, Benyamin Gurik bersama pengurus OKP di Papua

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kepada seluruh masyarakat, terutama kandidat di Pilkada serentak serta tim suksesnya diimbau dan diserukan untuk tidak memanfaatkan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak Tahun 2024.

Hal itu diserukan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua, Benyamin Gurik, dan sejumlah pimpinan organisasi kepemudaan (OKP) Kelompok Cipayung peduli terhadap demokrasi dalam jumpa pers di Abepura, Senin (2/9/24).

Seruan Organisasi pemuda tersebut, untuk terciptanya situasi kondusif menjelang dan hingga pelaksanaan Pilkada Serentak di Papua 27 November 2024 mendatang.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Badko HMI Papua dan Papua Barat, Charry Lagefa, Ketua PKC PMII Papua Mahfudz, Ketua DPD GMNI di Tanah Papua Raymond Yekwan, Ketua GMKI Cabang Jayapura Lalius Kobak, Ketua KNPI Sarmi/Ondoafi Kampung Keder dan Ketua Suku Maniren – Dewan Adat Sarmi Billy F. Kreeuw, Sekretaris KNPI Kota Jayapura, Jack Wally dan Bendahara KNPI Kabupaten Mamberamo Raya Max Woisiri.

Dikatakan Benyamin Gurik bahwa ia menyayangkan munculnya issu kedaerahan dan issu agama, yang sengaja disebar kelompok-kelompok tertentu.

“Kami ingin menyoroti isu keagamaan atau politik identitas yang digaungkan kelompok-kelompok tertentu, dalam rangka kepentingan politik mereka,” ungkapnya.

Di kesempatan tersebut, Billy F. Kreeuw menyampaikan, melihat perkembangan politik terutama dalam Pilkada Papua 2024, sebagai pemuda merasa perlu ikut berperan penting dalam mengarahkan pesta demokrasi ke depan.

“Agar pesta demokrasi di Tanah Papua ini dapat berjalan dengan aman hingga pencoblosan,” katanya.

Ketua PKC PMII Papua Mahfudz dari Kelompok Cipayung menambahkan, bahwa politik identitas membahayakan untuk keberlangsungan dan kedamaian di Tanah Papua.

“Tidak boleh menghembuskan isu-isu SARA,” tegasnya.

Demikian jug dikemukakan Ketua DPD GMNI di Tanah Papua, Raymond Yekwan, yang melihat pentingnya untuk semua pihak dalam menjaga kebersamaan, agar tidak muncul konflik horizontal yang mengakibatkan kerugian di masyarakat sendiri.

“Siapapun yang menjadi gubernur dan wakil gubernur akan membawa Papua ke arah yang lebih baik,” imbuh Raymond.[yat]