JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, meminta kepada seluruh penyelanggara pemilu yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tanggal 27 Februari 2025, agar benar-benar memperbaiki sisytem sehingga pelaksanaan PSU tidak terulang kembali kesalahan yang berujung ke Mahkmah Konstitusi.
“Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2
4 Februari 2025 lalu menjadi catatan penting bagi penyelenggara supaya semua memperbaiki system agar tidak terulang kembali kesalahan yang berujung ke mahakamah konsitusi. Harus jujur dan transparan agar tidak ada kesalahan lagi,” ujar Tan Wie Long di ruang kerjanya, Rabu (26/02/2025).
Along panggilan akrabnya itu juga berharap kepada seluruh warga masyarakat di Provinsi Papua Papua agar menghormati keputusan MK dengan menjaga ketertiban dan keamanan sampai para pelaksanaan PSU mendatang.
“Kita berharap semua pihak menerima keputusan ini, juga kepada masing-masing kandindat dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan PSU yang akan berlangsung pada tanggal 27 Agustus 2025 mendatang,” ujarnya.
Along menyebutkan, sejak putusan MK untuk harus dilakukan PSU pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua akan menjadi tantangan dan persoalan bagi pemerintah Provinsi Papua, terutama dalam menyiapkan anggaran yang cukup besar.
Meski sampai saat ini DPR Papua belum mengetahui rincian anggaran dari KPU, Bawaslu maupun dari pihak keamanan, baik kepolisian maupun TNI. Namun diharapkan agar berusaha menyiapkan anggaran sehingga proses PSU tidak mengalami hambatan.
Masalah keamanan, Along meyakinkan bahwa aparat kepolisian maupun TNI sudah mengantisipasi, apalagi masing-masing pendukung kandindat mempunyai intelektual yang tinggi dalam menjaga keamanan di tanah Papua.
“Kita berharap kandindat Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bersaing di PSU ini bisa melakukan dan mempersiapkan ini tanpa adanya gejolak ataupun persoalan antara pendukung di lapangan,” harpanya.
Sementara adanya isunya Black Campaign dan isu Agama, Along meyakinkan bahwa semua masyarakat Papua mempunyai pikiran yang positif. “Saya pikir ini semua demokrasi tanpa melihat kaum dari agama apa, yang pasti adalah warga negara Republik Indonesia yang berasal dari Papua. Orang Asli Papua,” pungkasnya. [loy]
