Komisi V DPR Papua Dengar Keluhan Terkait Pendidikan Bermasalah “SMA Penggerak” di Papua

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisi V DPR Papua mendengar aspirasi dan keluhan terkait pendidikan bermasalah dalam hal ini tentang SMA Penggerak di Papua. Keluhan dan aspirasi tersebut disampaikan oleh Perwakilan dari SMA Negeri 3 Jayapura dan Perwakilan dari SMA Negeri Urei Faisei Waropen, Rabu (22/6/22).

Kepala Sekolah SMA Negeri Urek Faisei Waropen, Hendrina Rogi, S.Pd mengatakan pergantian kepala sekolah pada sekolah penggerak tak sesuai dengan aturan dan mengakibatkan terjadinya penolakan. Sehingga tujuannya mengadu kepada Komisi V DPR Papua adalah ingin meluruskan tentang Sekolah Penggerak pada Permendikbud Ristek 371.

“Permendikbud tersebut sesuai dengan komitmen pemerintah daerah, dimana yang sudah membuat komitmen adalah bapak sekda, kalau di kabupaten yakni bapak bupati seperti kami di Waropen yakni bapak Wakil Bupati,” katanya.

Dijelaskan, sesuai Permendikbud, harusnya selama 4 tahun program berjalan kepala sekolahnya tidak boleh diganti dan menjadi kepala sekolah penggerak tidak mudah karena harus melewati beberapa proses yang harus dilewati.

“Mulai tes secara online dari Kemendikbud Ristek, wawancara dan mengikuti diklat baru dinyatakan lulus. Kami berharap disini agar SK pergantian kepala sekolah itu segera direvisi,” harap Hendrina.

Melihat hal ini, Hendrina mencurigai adanya putus komunikasi antara Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (PPAD) Provinsi Papua serta Kemendikbud Ristek dan LPMP. Hal itu dikarenakan bukan hanya SMA Urei Faisei Waropen saja yang diganti tetapi 2 sekolah penggerak lainnya di Papua juga diganti.

“Bukan saya sendiri yang diganti, tapi sekolah penggerak lainnya juga seperti SMAN 3 Jayapura dan SMAN 2 Merauke. Kami khawatir itu juga berimbas ke SMAN 5 Jayapura,” ujarnya

Langkah-langkah yang sudah Hendrina jalankan usai pergantian kepala sekolah adalah berkomunikasi dengan Dinas PPAD Provinsi Papua namun disuruh konfirmasi ke GTK.

“Saya sudah menemui Dinas PPAD sebanyak dua kali, lalu disuruh ke GTK, setelah sampai ke GTK, disuruh pulang. Pulang dalam kapasitas apa begitu?,” tutur Hendrina.

Disayangkan, kedua kepala sekolah penggerak lainnya yang juga diganti masih dirolling ke sekolah lain, tetapi Hendrina justru di non-jobkan. “Saya tidak dikasih tempat tugas, meskipun misalnya guru mata pelajaran kah, tukang sapu kah di sekolah pun tidak. Dan ini saya merasa saya dilecehkan,” katanya.

Keluhan lainnya juga dilontarkan oleh Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Jayapura, Fred Samuel Koirewua. Dua poin yang ia sampaikan adalah pihaknya meminta Komisi V DPR Papua memanggil Plt Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua untuk duduk bersama dengan para kepala sekolah penggerak yang diganti dan stakeholder. “Saya minta komisi V memediasi agar dinas terkait segera mempertanggungjawabkan, kenapa pelanggaran aturan ini terus dibuat, padahal sudah dibuat aturan tertulis dari atas yang bersangkutan untuk menjaga komitmen yang ada,” ujarnya.

Fred juga meminta pejabat terkait untuk segera merevisi SK pergantian kepala sekolah dan menetapkan kembali kepala-kepala sekolah penggerak yang diganti untuk segera kembali menjalankan tugas di sekolahnya agar program sekolah penggerak bisa dilaksanakan.

Ia juga tegaskan apabila tuntutannya tidak dipenuhi, maka pihaknya akan memalang SMAN 3 Jayapura. “Jika tidak segera dipenuhi, sebagai Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Jayapura dan masyarakat adat, kami akan mengambil langkah tegas dengan memalang sekolah hingga tuntutan kami dipenuhi. Ini serius, mohon agar tidak disepelekan agar proses pendidikan bisa berjalan normal,” tegas Fred.

Dikesempatan yang sama, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, Fera Daimbo, S.Pd mengungkapkan aturan terkait pergantian kepala sekolah penggerak memang benar adanya.

“Sesuai komitmen yang dibangun di daerah, baik itu dengan gubernur, kepala daerah di kabupaten/kota selama 4 tahun, kepala sekolah penggerak tidak boleh diganti Kami sangat menyayangkan ketika Papua mengalami seperti ini. Maka saya minta agar pergantian kepala sekolah penggerak itu dapat ditinjau kembali sesuai komitmen awal dengan sekolah penggerak,” ungkapnya.

Usai mendengar keluhan dan aspirasi tersebut, Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah yang didampingi oleh anggota-anggota Komisi V DPR Papua yakni Nathan Pahabol, Deky Nawipa, Tarius Mul, Pieter Kwano dan Yohanes Ronsumbre akan menindaklanjuti hal tersebut.

“Ini pengaduan pergantian kepala sekolah penggerak ini sudah masuk ke Komisi V DPR Papua untuk kesekian kalinya. Bukan baru sekali,” ujarnya.

Maka, pihaknya akan menindaklanjuti agar tidak berimbas kepada banyak hal. “Pihak sekolah sudah menyampaikan. Apalagi, pak Gubernur juga sudah menyampaikan agar tidak ada pergantian kepala sekolah penggerak. Maka kami akan segera memediasi pihak-pihak terkait segera,” pungkas Fauzun. [ayu]