JAYAPURA, PapuaSatu.com – Anak Asli Kabupaten Mamberamo Tengah yang tergabung dalam Tim Niname Abua, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) untuk tidak membiarkan Proses Hukum Dugaan Gratifikasi Proyek Pembangunan di Mamberamo Tengah, yang diduga dilakukan oleh Bupati Mamberamo Tengah, Ham Pagawak.
Koordinator Tim Niname Abua Mamberamo Tengah, Berni Onni Pagawak menegaskan, situasi dan kondisi Kabupaten Mamberamo Tengah pasca pemanggilan KPK Republik Indonesia terhadap dugaan suap atau gratifikasi proyek pembangunan Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah, kini ada mobilisasi massa dari luar kabupaten Mamberamo Tengah ke Ibu Kota Distrik Kobalima lengkap dengan alat perang tradisional Papua (Panah dll) Maka.
Kondisi seperti ini, Berni menegaskan, pihaknya tidak ingin daerah terjadi konflik sehingga sebagai Anak Asli Kabupaten Mamberamo Tengah mengimbau dan meminta kepada Pemerintah dalam hal ini, KPK Republik Indonesia untuk tidak membiarkan proses hukumnya berlarut-larut sebelum terjadi konflik horizontal yang hanya merugikan rakyat Mamberamo Tengah.
“Kami minta agar segera memeriksa Bupati, seluruh pimpinan OPD/SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Mamteng, termasuk DPRD Mamteng,” tegas Berni via selulernya, pada Senin (11/07/2022).
Berni juga meminta agar segera memeriksa seluruh Penyedia Jasa Layanan Kontraktor (CV dan PT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Mamteng. Tanpa Terkecuali.
Kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah di Lima Distrik dan Lima puluh sembilan kampung agar tetap tenang dan tidak terpancing dengan aksi-aksi Pemalangan yang dilakukan mengatasnamakan masyarakat Mamberamo Tengah.
“Ingat tanggungjawab kita (rakyat mamteng) untuk menjaga nilai-nilai sosial budaya kita, adat kita, Gereja kita, tanah air, hutan dan seluruh hajad hidup didalam wilayah Mamberamo Tengah termasuk masa depan anak cucu kita adalah tanggung jawab kita untuk menjaga seperti selama ini,” tegas dia.
Lagi-lagi berni meminta kepada masyarakat agar tidak boleh ada pertumpahan darah apalagi mengorbankan nyawa manusia demi kepentingan pribadi, golongan tertentu. “Jangan Pertumpahan Darah hanya kepentingan pribadi maupun golong. Kami daerah kami aman tanpa ada konflik,” pungkasnya. [redaksi]
