Lebih Delapan Ribu Debitur Perbankan Direstrukturisasi, OJK Nyatakan Kinerja Perbankan Masih Sangat Baik

0
299
Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Adolf F.T. Simanjuntak (foto/dok)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat, diketahui bahwa sebanyak 8.764 debitur perbankan di Papua yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi kredit per tanggal 8 Mei 2020 dengan baki debet Rp1,45 Triliun.

Selain itu, terdapat 3.953 debitur Perusahaan Pembiayaan (leasing) juga telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi kredit dengan baki debet Rp143,7 Miliar.

“Debitur-debitur tersebut merupakan debitur dari 14 Perusahaan Pembiayaan di Papua. Jika diakumulasikan, sebanyak 12.840 debitur yang telah mendapatkan proses persetujuan relaksasi dengan total kredit sebesar Rp1,6 Triliun,” ungkap Adolf FT. Simanjuntak, Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat melalui video conference dengan wartawan di Jayapura, Selasa (19/5/20).

Jumlah restrukturisasi kredit yang telah disetujui tersebut, kata Adolf, merupakan gambaran bahwa perbankan dan perusahaan pembiayaan di Papua telah melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dan OJK.

“Terkait implementasi restrukturisasi kredit tersebut, OJK meminta agar restrukturisasi kredit/pembiayaan dilaksanakan dengan hati-hati, bertanggungjawabdan sesuai prosedur, agar tidak terjadi moral hazard. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindaririsiko penyalahgunaan kebijakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sebagai aji mumpung,” tandas Adolf.

Sejauh ini, sambungnya, sasaran utama dari restrukturisasi kredit/pembiayaan diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, pekerja harian, pekerja informal dan karyawan swasta yang di PHK.

Saat disinggung tentang kondisi dan kesiapan perbankan di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam situasi pandemic Covid-19 dan harus melakukan restrukturisasi kredit kepada para debiturnya, Kepala OJK Papua dan Papua Barat menegaskan bahwa saat ini kondisinya masih sangat baik.

“Kondisinya sangat baik, baik itu BPD, BPR, kemudian bank umum, termasuk perusahaan pembiayaan,” ungkapnya.

Kondisi tersebut dipantau OJK, baik sebelum Covid-19 maupun sesudah muncul Covid-19, yang tercermin dari likuiditas banknya, Dana Pihak Ketiga (DPK)-nya juga stabil, termasuk trend laba (keuntungan) juga cukup baik.

“Kita berharap sampai Covid ini selesai tidak berpengaruh pada kinerja perbankan,” harapnya.

Industry jasa keuangan, kata Adolf, merupakan urat nadi perekonomian, karena itu pemerintah dan OJK sangat berkepentingan agar industry jasa keuangan dapat terus berjalan stabil.

Kalaupun ada yang terancam bankrut akibat situasi pandemic Covid-19, kata Adolf Simanjuntak, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah, yang mana pemerintah bisa melakukan intervensi, seperti dalam bentuk belanja modal atau lain-lainnya, agar industry jasa keuangan tetap stabil.[yat]