JAYAWIJAYA, PapuaSatu.com – Mahasiswa dan mahasiswi asal kota studi Jayapura mengeluarkan pernyataan resmi terkait situasi politik yang sedang berlangsung di Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, dalam rangka Pemilu serentak 2024.
Dalam pernyataan tersebut, mereka menyoroti berbagai isu yang berpotensi memicu konflik horizontal dan menyerukan langkah-langkah preventif untuk menjaga kedamaian, Selasa, 26 November 2024.
Menurut pengamatan mereka, situasi politik saat ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya.
Jika dulu suasana cenderung lebih tenang, kini terdapat persaingan yang ketat antar-kandidat, yang berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat.
Untuk itu, para mahasiswa menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga stabilitas daerah selama proses demokrasi ini.
Adapun beberapa poin penting yang disampaikan oleh mahasiswa adalah:
1. Transparansi KPU
Mahasiswa mempertanyakan mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan hanya memberikan fotokopi dokumen hasil Pemilu (C hasil dan D hasil) kepada penyelenggara. Mereka mendesak agar ada penjelasan yang lebih transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi ini.
2. Imbauan kepada Intelektual dan OKP
Seluruh intelektual, tim pasangan calon (paslon), serta organisasi kepemudaan (OKP) diingatkan agar tidak menjadi provokator selama Pemilu. Mereka diminta fokus menjaga kondusivitas daerah dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang sehat.
3. Kepatuhan Distrik dan Kampung
Sebanyak 40 distrik dan 328 kampung di Kabupaten Jayawijaya diminta untuk tidak mengambil kebijakan sepihak dalam proses pemilihan. Mahasiswa menegaskan pentingnya musyawarah dan kesepakatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, untuk menghindari potensi konflik.
4. Netralitas Tokoh Masyarakat
Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan diimbau untuk tidak memihak salah satu pasangan calon. Peran mereka diharapkan menjadi penjaga netralitas dan pemersatu masyarakat.
5. Penegakan Aturan oleh Panwas dan Bawaslu
Mahasiswa meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak tegas jika terjadi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konflik. Mereka berharap kedua lembaga ini menjalankan tugas sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap potensi konflik horizontal yang dapat terjadi akibat ketegangan politik.
Mereka menegaskan komitmennya sebagai pihak netral yang berupaya mendorong terciptanya Pemilu damai di Papua Pegunungan.
Selain itu, mahasiswa juga mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian, meningkatkan kesadaran politik, dan mengedepankan dialog sebagai solusi setiap permasalahan.
“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang berjalan tanpa kekerasan dan konflik.
Mari kita bersama-sama menjaga Papua Pegunungan tetap damai,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Pemilu serentak 2024 menjadi ujian bagi demokrasi di Papua Pegunungan. Dengan peran aktif mahasiswa dan masyarakat, harapannya proses ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi daerah.[Miki]
