Mahasiswa Yang Pulang Kampung Terancam Tidak Bisa Lanjutkan Studinya

0
83
Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Rudolf A. Rodja bersama Rektor Uncen, DR. Ir. Apolo Safanpo,ST,MT dan Pembantu Rektor III USTJ, Isak Rumbara saat member keterangan pers di Mapolda Papua, Senin (9/9/19).
Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Rudolf A. Rodja bersama Rektor Uncen, DR. Ir. Apolo Safanpo,ST,MT dan Pembantu Rektor III USTJ, Isak Rumbara saat member keterangan pers di Mapolda Papua, Senin (9/9/19).

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pasca peristiwa rasis di Malang dan Surabaya yang kemudian memicu aksi demo dan bahkan muncul anarkisme dari pendemo di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat, sudah sekitar 700 mahasiswa telah meninggalkan daerah tempatnya menempuh studi selama ini.

Menyikapi hal tersebut, Senin (9/9/19) di ruang kerja Kapolda Papua, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Rudolf A. Rodja melakukan pertemuan dengan Rektor Uncen, DR. Ir. Apolo Safanpo,ST,MT dan Pembantu Rektor III USTJ.

Saat ditemui usai pertemuan, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Rudolf A. Rodja mengatakan bahwa data yang didapatnya sudah sekitar 700 mahasiswa yang pulang dari berbagai daerah di luar Papua dengan berbagai alassan.

“Yang terbanyak dari Menado, ada juga yang dari Surabaya,” ungkap Kapolda.

Kata Kapolda, kepulangan para mahasiswa tersebut selain karena merasa tidak aman, juga akibat hasutan dari kelompok tertentu yang menyatakan akan dikuliahkan di perguruan tinggi yang ada di Papua.

Terkait masalah keamanan, Kapolda menyatakan bahwa Polda-Polda setempat sudah bekerja dan mengirimkan tim untuk bertemu para mahasiswa di daerahnya untuk menjelaskan kepada mahasiswa yang ada di sana, bahwa mereka aman dimanapun mereka berada.

Di kesempatan sama, Rektor Uncen, DR. Ir. Apolo Safanfo,ST,MT menungkapkan bahwa perlu dipertimbangkan kembali terkait pemulangan mahasiswa Papua yang kuliah di luar Papua.

“Karena apabila alasan untuk memulangkan mahasiswa kita yang ada di luar Papua itu adalah karena mereka tidak aman di sana maka sebaiknya kita berkoordinasi dengan Polda, agar Bapak Kapolda kita bisa berkoordinasi dengan Polda di tempat dimana anak-anak kita kuliah di sana, dan minta jaminan keamanan dari Polda-Polda setempat, supaya anak-anak kita bisa kuliah dengan baik,” ungkapnya.

Apabila mereka terpaksa pulang, maka harus dipastikan dimana mereka akan melanjutkan kuliah mereka. Jangan sampai sudah pulang dan tidak dapat ditampung di perguruan tinggi yang ada di Papua, maka akan sangat merugikan, terutama bagi pribadi mahasiswa itu.

“Kalau dua semester berturut-turut tidak kuliah, maka kemungkinan mereka akan di DO (drop out) di sana. Artinya, kalau mereka sudah tidak kuliah di sana, dan di sini belum tentu mereka bisa diterima,” jelasnya.

Kata Rektor Uncen, ada beberapa pertimbangan yang harus diselesaikan bila mahasiswa ingin pindah ke perguruan tinggi lain.

Pertama, karena daya tampung perguruan tinggi perguruan tingi negeri maupun swasta yang ada di Tanah Papua itu sangat terbatas.

Hal itu bisa dibuktikan, misalnya penerimaan di Uncen Tahun 2019 ini ada 12800 calon mahasiswa yang melamar atau mengikuti tes seleksi, tapi yang bisa kita tampung hanya 6000 saja. Dan hal itu sudah melebihi daya tampung yang hanya 4000-an mahasiswa.

Kedua, belum tentu jurusan atau program studi dari kampus asal di luar Papua itu sama atau tersedia di kampus-kampus yang ada di Papua.

Ketiga, walaupun misalnya ada jurusan atau program studi yang sama dari kampus asal dengan kampus di Papua, tapi untuk pindah antar universitas, itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis.

Salah satunya terkait akreditasi program studinya, yang minimal sama atau lebih tinggi dengan program studi yang akan dituju.

Keempat, masalah tahun angkatannya yang harus sesuai, supaya mendapat ijin akses dari pusat data (Pusdatim) dari Kementerian Riset Teknoologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) untuk bisa memasukkan data mereka ke dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

Kelima, kalau mahasiswa tersebut kuliah di perguruan tinggi swasta di luar Papua, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak bisa masuk di perguruan tinggi negeri.

“Karena proses masuknya mahasiswa di perguruan tinggi negeri itu melalui seleksi nasional,” jelas Rector Uncen.

Karena itu, kata Rektor Uncen Apolo, universitas-universitas yang ada di Tanah Papua, Pemerintah Daerah, DPRP, MRP, harus duduk kembali bersama-sama dan berdialog mencari jalan keluar atau solusi yang terbaiknya.

Hal sendana diungkapkan Pembantu Rektor III USTJ, Isak Rumbara, bahwa tidak mungkin pihaknya menerima secara gelondongan menerima mereka (10 orang lebih mahasiswa),

“Selain itu juga kita akan lihat rekam jejaknya dia. Jika dia di kampus asalnya kuliahnya katakanlah kurang betul, di sini bukan kampus penyelamat, karena nanti akan bertentangan dengan peraturan Dikti,” jelasnya.[yat]