SENTANI, PapuaSatu.com – Adanya ancaman gangguan terhadap pelaksanaan PON di Papua, mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh masyarakat, khususnya masyarakat adat di Sentani.
Hal itu, salah satunya sebagaimana dikemukakan Ondoafi Kampung Atamali, Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura, yang sempat mendengar bahwa beberapa waktu lalu muncul ancaman dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk menggagalkan PON di Papua.
“Kami masyarakat Papua yang berasal dari Kabupaten Jayapura mendukung polisi atau pihak keamanan untuk mengantisipasi hal ini,” ungkapnya bersama Kepala kampung, Yakob Ibo dan Sekretaris Ondoafi, Kaleb Kabei melalui perss releasenya, Kamis (15/9/21).
Hal itu dengan harapan PON XX dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa gangguan sedikitpun.
“Siapapun yang mencoba untuk menganggu jalannya pelaksanaan PON XX ini, harus ditindak tegas, karena ini mempertaruhkan harga diri tuan rumah sebagai pelaksana kegiatan PON,” tegasnya.
Ditegaskan lagi, bahwa atas nama masyarakat Kabupaten Jayapura menghimbau kepada seluruh komponen dan lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura untuk tidak membuat gangguan-gangguan dalam pelaksanan PON.
“Kita yakin bahwa pihak kepolisian sudah memiliki data-data ancaman terhadap terselenggaranya PON XX ini, sehingga perlu melakukan langkah-langkah antisipasinya,” ujarnya.
“Kita harus mendukung dan menjaga keamanan PON secara menyeluruh, untuk itu kita harus membantu pihak TNI dan Polri untuk bersama-sama menindak tegas siapapun yang terindikasi mencoba mengancam dan mengganggu keamanan selama PON berlangsung,” sambungnya.
Mengenai adanya tanggapan beberapa pihak yang merasa dirugikan, menurutnya hal iti diasa sebagai suatu hal ini yang aneh.
“Karena sudah menjadi tugas TNI dan Polri untuk mengantisipasi segala bentuk kemungkinan ancaman dari mana pun. Sehingga langkah antisipasi itu wajar,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta kepada pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengganggu agar berhenti, bila tidak mau berurusan dengan hukum.[red]
