Mendagri RI Diundang Dalam Diskusi Publik, Otsus Papua Berpihak untuk Siapa?

MANOKWARI, PapuaSatu.com – Mencari solusi tentang akar permasalahan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua tahun 2021-2041, Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Adat Peduli (DPP Formapok) Provinsi Papua Barat bersama Ikatan Mahasiswa Waropen akan menggelar Diskusi Publik pada tanggal 31 Agustus 2022.

Kegiatan diskusi publik yang siap berlabgsung di Swiss-belHotel, Manokwari, Papua Barat ini mengusung tema ‘Otsus di persimpangan jalan’ dan sub tema ‘Otonomi Khusus Papua berpihak untuk siapa?

Nasumber dalam diskusi tersebut yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Judiman Hutagaol, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Silitonga, dan Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema.

Diskusi publik tersebut, dapat diikuti oleh seluruh  stakeholder masyarakat, yang memiliki  hati terhadap pembangunan Tanah Papua,

Ketua Formapok Provinsi Papua Barat, Yafet Valenthinus Wainarisi mengatakan, pelaksanaan diskusi panel ini untuk mengajak semua pihak terutama Pemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi  Papua  dan Papua  Barat serta lembaga legeslatif, akademis guna mencari solusi bersama agar menjawab   akar permasalahan yang sementara ini terjadi di Tanah Papua.

Ketua DPP Forum Masyarakat Adat Peduli Otsus di Tanah Papua, Yafet Valenthinus Wainarisi//free
Ketua DPP Forum Masyarakat Adat Peduli Otsus di Tanah Papua, Yafet Valenthinus Wainarisi//free

Hal ini, dimaksudkan agar menghindari   gejolak yang mungkin saja akan terjadi pasca UU Otsus Jilid II diberlakukan.

Pertama, adanya penjelasan Pempus dan Pemda saat kebijakan anggaran Otsus yang akan berakhir pada tahun 2041.

Kedua, strategi dan Kesiapan Pempus dan Pemda untuk mengantisipasi solusi pasca berakhirya UU Otsus di tanah Papua pada tahun 2022-2041 mendatang.

Ketiga, strategi dan kebijakan pemerintah dalam menjawab keberpihakan, perlindungan dan afermasi hukum terhadap orang asli Papua setelah Otsus 25 yang telah berlalu  Tahun, dan pasca Otsus nanti tahun 2022-2041?

Empat, evaluasi Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat selama kurang lebih 20 tahun telah berjalan, bagaimana menjawab kendalah dan solusi yang akan ditawarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota?

Lanjut Wainarisi, kegiatan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjawab tantangan dan harapan Orang Asli Papua (OAP) pada Otsus, yang sedang dan akan berlangsung hingga berakhir di tanah Papua.

“Adanya kesepakatan reformasi kebijakan Otsus yang hingga saat ini belum ada keberpihakan, perlindungan dan afermasi hukum terhadap OAP. Tapi juga lahimya regulasi di semua bidang pembangunan,”jelasnya kepada papuasatu.com, Selasa (29/08/2022).

Selain itu, Yafet Wainarisi yang juga merupakan anggota MRP Provinsi Papua Barat menjelaskan, bahwa dinamika pergolakan isu Papua Merdeka yang  muncul pasca  reformasi tahun 1998 menjadi sebuah evoria dan harapan bagi  rakyat Papua, untuk mendapatkan suatu kebebasan yang mutlak atau seperti  yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.

Menindak lanjuti berbagai pergolakan Papua Merdeka, yang muncul di berbgai   daerah sejak pasca reformasi, hampir    merata disemua wilayah di tanah Papua     rakyat mulai mengangkat suara meminta pemerintah Indonesia segera melakukan jejak pendapat atau referendum. Supaya rakyat Papua dapat menentukan nasibnya sendiri.

Menurutnya, ulasan permasalahan    singkat ini merupakan gambaran kecil   yang harus menjadi catatan penting bagi  semua pihak, untuk memberikan perhatian  yang serius supaya tidak terulang kembali di tanah Papua.

Sebab, hal ini merupakan misteri barah api yang berada di dalam sekam, tinggal menunggu waktu kapan asapnya akan mengepul kepermukaan untuk di ketahui  oleh dunia internasional.

Maka Pemerintah Republik Indonesia   telah mencari solusi, untuk menjawab   berbagai pergolakan dengan di komandangkannya UU Nomor  21 Tahun  2001, tentang Otonomi Khusus bagi  Provinsi Papua, mulai berkipra di tanah   Papua, dan pada tahun 2008, pemerintah    pusat melakukan amandemen UU Nomor   21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat   melalui Peraturan Pemerintah Penganti  UU Nomor 1 Tahun 2008, menjadi UU Nomor 35 tahun 2008, tentang  Otonomi  Khusus di Tanah Papua.

“Selama kurang lebih 21 tahun UU Otsus Papua berkipra di Tanah Papua, banyak kalangan terutama masyarakat akar rumput menilai bahwa UU 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di Papua telah mengalami kegagalan,”kata dia.

Maka demikian, dia menyebutkan, Negara Indonesia gagal mengambil hati Rakyat Papua. Sambungnya, untuk itu diharapkan dengan lahirnya peruhan UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus di Tanah Papua harus mampu memberikan Keberpihakan, Perlindungan dan Afermasi.

Sehingga hati rakyat Papua, akan berpaling untuk merasa bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikemukakannya, animo masyarakat mulai kembali merasa percaya bahwa masih  ada harapan untuk perubahan terjadi di Bumi Cenderawasih yang ada di ufuk Timur Nusantara. Dimana, ada keseriusan Pemerintah Indonesia memperbaiki kesalahan masa  lalu di tanah Papua.

Sejak lahirnya UU Otsus dan mulai  diberlakukan  di Tanah  Papua, Pemda dalam hal ditingkat provinsi Papua dan Papua Barat mulai lengah dengan kucuran dana yang berkelimpangan.

“Sehingga lupa akan kebijakan Afermasi hukum, keberpihakan dan perlindungan    terhadap OAP hanya menjadi sebuah   simbol semata. Sementara implementasinya hanya merupakan   slogan, dari pada penerapannya didalam  pelaksanaan Otsus,”aku Yafet Wainarisi.

“Kepercayaan rakyat Papua sudah  mulai pudar terhadap Pemerintah Pusat dan  terlebih lagi Otsus, yang hanya dinikmati  oleh elit Pemerintahan dan Politik, di tanah  Papua. Sedangkan OAP hanya menjadi   Penonton di negerinya,”tegasnya.

Maka dalam kesempatan ini, sebagai Anggota MRP Provinsi Papua Barat mengajak semua pihak untuk duduk  bersama melalui forum diskusi panel tersebut.[free]