Meresahkan, Pemerintah Distrik Sentani Kota Lakukan Penertiban Portal Ilegal

251
Kepala Distrik Sentani Kota, Erol Y. Daisiu didampingi pihak keamanan TNI Polri saat melakukan penertiban portal-portal ilegal di sepanjang jalan utama kota Sentani, beberapa waktu lalu
Kepala Distrik Sentani Kota, Erol Y. Daisiu didampingi pihak keamanan TNI Polri saat melakukan penertiban portal-portal ilegal di sepanjang jalan utama kota Sentani, beberapa waktu lalu

SENTANI, PapuaSatu.com – Adanya pembangunan portal resmi yang di lakukan oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid  19 Kabupaten Jayapura di Pasar Lama Sentani, telah berakibat munculnya portal-portal illegal yang dibangun warga  di sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Sentani.

Keberadaan portal ilegal tersebut sangat meresahkan masyarakat, karena dinilai disalahgunakan oleh oknum warga yang membangunnya.

“Jadi portal-portal ilegal ini bukan dibangun oleh pemerintah dan oknum yang membangun kandang meminta uang (pungli), miras di situ. Sehingga sebagian  sudah kita tertibkan,” kata Kepala Distrik Sentani Kota, Eroll Y. Daisiu kepada tim media covid 19,  Sabtu (4/5).

Dia menegaskan saat ini di Kota Sentani hanya ada dua Portal resmi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, tepatnya di bagian Utara dan Selatan Jalan Pasar Lama Sentani.

Portal tersebut dibangun untuk menutup akses lalu lintas dan aktifitas masyarakat ke daerah tersebut.

“Itu karena pasar lama sudah masuk zona merah covid 19,  sehingga perlu ditutup akses masuk dan keluar dari wilayah zona merah itu,” ungkapnya.

Dia mengatakan penertiban sejumlah portal ilegal ini sudah dilakukan sejak Rabu 29 April lalu dan terhitung ada 14 portal ilegal  yang berhasil diterbitkan pemerintah dan juga pihak keamanan di sekitar Jalan protokol Kota Sentani.

Pihaknya mengakui masih ada banyak portal ilegal yang dibangun masyarakat di wilayah Jalan lingkungan. Sehubungan dengan itu pihaknya memastikan akan melakukan penertiban dan akan melakukan tindakan tegas terhadap warga yang tidak mentaati arahan dari pemerintah terkait dengan keberadaan portal-portal ilegal tersebut.

“Kita masih menunggu surat edaran dari Bupati hingga nanti kalau masih ada yang kepala angin kita akan melakukan tindakan tegas,” tambahnya.[yat]