JAYAPURA, PapuaSatu.com — Pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat monitoring meja Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Aula Sian Soor, Kantor Walikota Jayapura, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., dan diikuti seluruh pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Jayapura.
Dalam arahannya, Wali Kota Abisai Rollo menegaskan bahwa meskipun anggaran yang tersedia terbatas, pelaksanaan 9 program prioritas visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tetap menjadi kewajiban yang harus dijalankan secara maksimal.
“Saya akan cek satu-satu mana yang dilaksanakan kegiatannya yang merupakan visi dan misi kita. Sekalipun terbatas anggaran kita, tetapi visi-misi Wali Kota wajib dilaksanakan,” tegasnya.
Wali Kota meminta agar pertemuan ini tidak sekadar menjadi forum penyampaian laporan, tetapi menghasilkan langkah konkret, keputusan, dan komitmen bersama agar pelaksanaan program tahun 2026 berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperida), capaian pelaksanaan pembangunan pada triwulan ketiga menunjukkan persentase yang signifikan. Namun Wali Kota menekankan dua hal utama yang harus segera ditindaklanjuti:
Pertama, percepatan realisasi keuangan dan penyelesaian administrasi pembayaran.
Kedua, percepatan tindak lanjut dokumen perubahan anggaran DPPA tahun 2026.
Sejak DPA tahun 2026 diserahkan kepada seluruh OPD pada 15 Oktober 2026, seluruh kegiatan harus segera disesuaikan dengan dokumen anggaran yang berlaku. Sisa waktu tahun 2026 harus dimanfaatkan secara optimal dengan perencanaan yang realistis, pengendalian ketat, dan penyelesaian masalah secara cepat — tetap berpegang pada aturan pengadaan barang/jasa dan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala Baperida Kota Jayapura, Robby K. Awi, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini dilakukan dengan empat tujuan utama: mengevaluasi progres dan capaian target masing-masing perangkat daerah; mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan proyek maupun program pelayanan publik; menyinkronkan data perencanaan-penganggaran dengan realisasi lapangan; serta mendapatkan arahan langsung dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Sasaran utamanya adalah memastikan kesesuaian antara rencana program, realisasi keuangan, dokumen administrasi, capaian fisik, dan penyerapan anggaran, sehingga hambatan dapat teridentifikasi lebih awal sebelum memasuki triwulan akhir tahun,” ungkap Robby.
Hadir dalam kegiatan ini para pimpinan OPD, Direktur Rumah Sakit Ramela, Kepala Puskesmas, Kepala Kelurahan, serta pejabat KPTK dan bendahara di lingkungan Pemkot Jayapura. Materi yang dibahas meliputi evaluasi kinerja dan realisasi program, pengendalian percepatan enam paket strategis Kota Jayapura, serta keterkaitan program OPD dengan 9 prioritas dan 90 program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam RPJMD 2025–2029.[
