Negara Tidak Serta Merta Menetapkan Tersangka Tanpa Bukti Kepada Lukas Enembe

58

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemuda Pancasila Provinsi Papua, Amos Wanggai, SE mengatakan, Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) tidak serta merta menetapkan Gubernur Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi tanpa didasari dengan bukti-bukti data yang kuat.

“Kita juga percaya hal itu terjadi pasti berkat campur tangan tuhan,” ungkap Ketua Pengurus wilayah satuan siswa pelajar dan mahasiswa pemuda pancasila Papua, Amos Wanggai, Kamis (13/10/2022).

Amos menyebutkan bahwa negara sudah memberikan kebijaksanaan yang sangat besar bagi kita masyarakat Papua bagi tanah Papua bagi tanah Papua tercinta ini, miliaran bahkan triliunan dana otsus sudah direalisasikan.

“Tujuan agar kita rakyat Papua mendapatkan hak atas kelayakkan ekonomi, hak atas kelayakan pendidikan maupun hak atas kelayakan pelayanan kesehatan, sehingga pemerintah ber-keinginan nantinya masyarakat papua bisa hidup damai, mandiri, sejahtera diatas tanah nya sendiri tanah papua tercinta,” ujarnya.

Namun sampai sekarang apa yang dilihat secara nyata didepan mata ita, masih banyak rakyat Papua yang masih merasakan kesulitan ekonomi, sulitnya mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, dan belum terjaminnya anak-anak papua mendapatkan layanan pendidikan secara gratis. “ Dengan besarnya dana otsus yang sudah terealisasi, hal tersebut seharusnya tidak terjadi,” paparnya.

Dikatakan, sudah selayaknya negara dalam hal ini melalui penegak hukumnya baik kpk maupun kejaksaan agung melakukan pemeriksaan secara terstruktur terhadap penggunaan anggaran otsus tersebut.

Hal tersebut dikarenakan pejabat-pejabat Papua ini adalah orang Papua yang secara sah berdasarkan undang-undang diberikan tanggung jawab untuk mengatur penggunaan anggaran otsus.

“Jika sampai sekarang anggaran otsus belum dirasakan masyarakat papua secara signifikan maka negara sudah seharusnya melakukan tindakan hukum terhadap para pejabat papua terkait korupsi,” tukasnya.

Menurutnya, kita yakin bahwa kasus korupsi yang menimpa oknum pejabat papua adalah murni pengakkan hukum bukan sebuah upaya kriminalisasi oleh negara indonesia, sebagai orang papua yang bermartabat dan sadar akan hukum tuhan.

“Kita ingin menyampaikan bahwa orang papua mengecam segala tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat papua, tidak ada orang papua dimanapun yang mendukung pejabat papua yang korupsi, karena hal itu menyengsarakan kita sebagai rakyat papua sendiri,” sambungnya.

Lebih lanjut disampaikan Amos bahwa, atas berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat Papua, maka dengan ini kami bersama pemuda pancasila provinsi papua, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di papua untuk ikut berpartisipasi dalam beberapa hal di bawah ini, yaitu:

Pertama, tidak terpengaruh terhadap ajakan-ajakan, provokasi maupun opini-opini negatif yang dibangun di media social dan media cetak oleh kelompok tertentu untuk ikut dalam berbagai aksi guna melakukan pembelaan terhadap pejabat papua yang koruptor.

Kedua, meyakini bahwa kasus korupsi yang menimpa oknum pejabat papua adalah murni penegakkan hukum terhadap korupsi yang dilakukan, bukan upaya kriminalisasi.

Ketiga, mari bersama-sama kita menjaga situasi kamtibmas di wilayah papua ini khususnya  di kota jayapura agar tetap aman, damai dan kondusif. Sehingga masyarakat dapat beraktifitas secara normal, dan perekonomian dapat tumbuh seperti yang kita harapkan bersama.

Keempat, dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat papua, mari kita ciptakan energi positif di tengah-tengah masyarakat, ciptakan suasana di masyarakat yang tenang dan tetap percaya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap para pejabat papua yang korupsi. [redaksi]