JAYAPURA, PapuaSatu.com – Untuk menyerap aspirasi dari konstituennya,yakni Orang Asli Papua (OAP) sebagai sasaran dalam pengimplementasian dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, seluruh anggora Majelis Rakyat Papua (MRP) sebanyak 42 orang melakukan penjaringan aspirasi dengan mendengar dari masyarakat ataupun pihak-pihak penyelenggaran layanan umum menggunakan dana Otsus.
Izack R. Hikoyabi,S.E, M.KP yang merupakan wakil ketua Kelompok Kerja (Pokja) Agama pada MRP melakukan penjaringan aspirasi tentang efektifitas kemanfaatan dana otonomi khusus bagi orang asli Papua di Provinsi Papua, bertempat di Gereja GPdI Elohim Sentani, Jumat (25/4/25).
“Kenapa kami lakukan, ini sesuai dengan kewenangan di MRP di Peraturan Pemerintah 107 di Pasal 42 dan Pasal 45 bahwa MRP melakukan pengawasan dana Otsus,” ungkap Izack Hikoyabi.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengundang sejumlah kepala kampung, kepala kuskesmas tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan dari Pemerintah Kabupaten Jayapura, dalam hal ini dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Kami mendapat banyak hal masukan-masukan yang mereka sampaikan kepada Majilis Rakyat Papua,” ungkapnya.
Masukan-masukan tersebut, seperti masalah pendidikan berupa adanya ada anak-anak usia sekolah yang belum mendapat pendidikan, ada anak-anak yang belum mendapat makanan yang baik dan bergizi, juga ada yang terkait masalah ketenagakerjaan, dan lain-lainnya.
“Selanjutnya majilis rakyat Papua dengan kewenangannya setelah selesai dari jaring aspirasi ini, kami akan plenokan dan kami akan tindak lanjuti untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah, bahwa seperti tadi disampaikan,” jelasnya.
MRP nantinya juga akan melakukan klarifikasi kepada semua bupati dan walikota di delapan kabupaten satu kotamadya dalam rangka memastikan bahwa dana Otsus yang ada milik orang asli Papua peruntukannya jelas, tepat sasaran, dan tepat guna, yakni dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.
Ketua LMA Kabupaten Jayapura, Fritz Mauritz Velle, SH., yang hadir dalan penjaringan aspirasi menyampaikan ada tiga hal yang disampaikannya yang merupakan kebutuhan masyarakat.
“Semua ondoafi yang ada di Kabupatan Jayapura difasilitas dengan insentif setiap bulan oleh Pemda Kabpatan Jepura. Kemudian Dinas Kesehatan menambah doktor spesialis satu yaiatu spesiali tulang. Kemudian kader-kader Posyandu diberi insentif. Itu saja, tiga itu saja yang saya katakan,” ungkapnya.
Diakatakannya, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah terkait dana Otsus jilid I tidak jelas, sehingga kemanfaatannya kurang dirasakan langsung oleh orang asli Papua, sehingga tentunya banyak keluhan-keluhan masyarakat yang diajukan kepada MRP selaku lembaga yang mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan dana Otsus.[yat]
