Pastikan Kebutuhan Bapok, Disperindag Provinsi Papua Gelar Rakor

0
62
Caption : Suasana rakor yang digelar Disperindag Provinsi Papua di Hotel Sahid, Selasa (3/11/2019).
Caption : Suasana rakor yang digelar Disperindag Provinsi Papua di Hotel Sahid, Selasa (3/11/2019).

JAYAPURA, PapuaSatu.com -Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama distributor-distributor bahan pokok (bapok) di Kota Jayapura, di Hotel Sahid, Selasa (3/11/2019).

Rakor ini sekaligus memastikan kebutuhan bapok menjelang hari raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Simoen Itlay menjelaskan, rakor ini digelar secara nasional dan merupakan kegiatan rutin tahunan.

“Disperindag Provinsi Papua melalui tupoksi selalu melaksanakan kegiatan ini sehingga saya pikir sudah cukup memahami kondisi-kondisi real yang ada di kota Jayapura dan juga di kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua yang menjadi perhatian kita untuk menyiapkan kebutuhan pokok menjelang perayaan natal tahun 2019 dan tahun baru 2020,” jelasnya disela-sela rakor.

Diungkapkan, dengan isu-isu kondisi keamanan di Papua, salah satu yang harus diantisipasi adalah kenaikan BBM. “Terkait dengan kondisi keamanan, pasti berpengaruh juga pada peningkatan harga BBM yang selama ini jadinya relatif lebih mahal,” ungkapnya.

Menurutnya, tingkat kesulitan ekonomi di Indonesia yang paling tinggi terdapat di Papua sehingga ini harus jadi perhatian penuh karena ekonomi merupakan jantung kehidupan manusia.

Ia berharap para steakholder terkait bisa ikut memberi perhatian. Terkait kelangkahan bapok, ia berharap dapat distabilkan dan dapat berjalan sebagaimana yang biasanya terjadi tahun-tahun sebelumnya.

” Gubernur Papua khususnya OPD terkait, Bupati, Walikota terus menjadikan ini perhatian yang serius. Maka tidak ada alasan kelangkahan bapok, jangan sampai distributor menimbun barang kemudian memanfaatkan kesempatan mencari keuntungan pribadi-pribadi karena hari ini kita bicara soal pelayanan maka kita ada satgas yang bisa menertibkan dan aka diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tukasnya. [ayu]