SENTANI, PapuaSatu.com – Menjelang akhir Tahun 2024 hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura mendapat sorotan, bahkan demo dari para guru, kepala kampung dan pengusaha yang merasa haknya ada yang belum dibayarkan oleh pemerintah.
Pj. Bupati Jayapura, Dr. Ir. Semuel Siriwa,M.Si mengungkapkan bahwa hal itu disebabkan target pendapatan pada APBD Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tidak bisa tercapai.
“Kalau akhir-akhir ini kita ketemu bagaimana pengusaha tidak bisa dibayar di akhir tahun, yang saya cermati itu karena target pendapatan kita di APBD kita tidak bisa capai,” ungkapnya saat ditemui wartawan di Sentani, Selasa (7/1/25)
Kata PJ. Bupati, bahwa pada saat penyusunan APBD, program kegiatan disusun dengan besaran anggaran yang dibutuhkan sama dengan target pendapatan.
Sementara itu, ternyata target APBD tidak bisa dicapai.
”APBD 2024 kita tidak bisa capai, kita hanya 47 persen, sehingga 53 persennya tidak ada dananya, pekerjaan sudah ada ya sudah, tidak bisa dibayar,” jelasnya.
Karena itu, kata Semuel Siriwa, bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura harus menanggung hutang atas pekerjaan yang sudah ada di tahun anggaran 2025.
“Kita sedang usahakan untuk pekerjaan yang tidak terbayarka di Tahun 2024 bisa diselesaikan di Tahun 2025. Kita sedang melihat kita punya APBD yang ada, dan tim anggara sedang melihat itu,” jelasnya lagi.[yat]
