Pemkab Jayapura Belum Lakukan ‘Karantina’ Untuk Warganya Terkait Pandemic Corona

0
460
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, bersama stakeholder terkait saat memberikan contoh salam pengganti jabat tangan sebagai pencegahan penularan virus corona, usai menggelar jumpa pers di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (17/3/2020) siang
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, bersama stakeholder terkait saat memberikan contoh salam pengganti jabat tangan sebagai pencegahan penularan virus corona, usai menggelar jumpa pers di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (17/3/2020) siang

SENTANI, PapuaSatu.com – Meski Kabupaten Jayapura merupakan salah satu pintu masuk utama arus manusia dan barang dari luar Papua melalui jalur transportasi udara, namun Pemerintah Kabupaten Jayapura masih belum ‘mengkarantina’ atau meliburkan ASN ataupun aktifitas perkantoran lainnya, guna pencegaran masuknya virus corona (covid-19) yang sedang meresahkan dunia.

Namun hanya menyatakan kondisi khusus, terutama Proses Belajar Mengajar (PBM) di kelas selama 14 hari kedepan di dua distrik, yaitu Distrik Sentani dan di sebagian wilayah Distrik Sentani Timur.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, saat memberikan keterangan pers usai mengelar rapat koordinasi lintas sector untuk menyikapi pandemic virus corona (Covid-19), yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (17/3/20).

Langkah ini ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, karena menganggap di dua distrik itu tingkat kesibukan dan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi.

“Dinas Pendidikan akan membuat keputusan dan itu akan masuk dalam tim gugus tugas yang telah kita bentuk tadi. Bahwa, libur sekolah hanya berlaku di sekitar Distrik Sentani dan Distrik Sentani Timur. Tapi di Sentani Timur juga tidak semua diliburkan, jadi kita melihat kondisi setempat, aktivitas yang tinggi dan pertemuan-pertemuan, mobilisasi tinggi mungkin itu yang perlu dibatasi,” ujar bupati.

Dalam rapat tersebut, dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, Kapolres Jayapura AKBP Victor D. Mackbon, GM PT. Angkasa Pura I Antonius Widyo Praptono, Kadinkes Kabupaten Jayapura dr. Khairul Lie, KKP Jayapura, Lanud Silas Papare, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan juga organisasi paguyuban.

“Kami juga sudah diskusi panjang lebar, kalau ini tinggal di rumah, siswa-siswi di beberapa sekolah tertentu ini harus jelas pengawasannya, harus jelas tugasnya dari guru-guru. Jadi proses belajar mengajar bisa berjalan dengan online, tetapi ini harus disiapkan semua. Jadi bukan istilah libur, libur ini konotasinya dia mau kemana-mana. Tetapi, ini adalah tindakan khusus, semacam karantina misalnya,” jelas Mathius Awoitauw.

Sehingga, penghentian sementara PBM yang disebut bupati sebagai status tersebut tidak berlaku di daerah atau distrik lainnya yang ada di Kabupaten Jayapura.

Hal itu, kata bupati, dengan tetap emmperhatian instruksi atau arahan dari Presiden Jokowi.

“Dalam instruksi presiden jelas, bahwa daerah silahkan ambil langkah-langkah, tapi itu harus dibicarakan secara matang, bersama dengan semua stakeholder yang ada di daerah masing-masing,” ungkapnya.

Menurut Mathius,  yang paling penting adalah arah kebijakan yang diambil daerah tidak boleh menimbulkan masalah baru, tidak boleh merugikan masyarakat setempat. Untuk itu, semua pihak harus terlibat.

“PHRI atau restoran dan hotel juga harus mengambil langkah-langkah konkrit disitu. Misalnya orang datang makan, terus keluar masuk di hotel itu, apa yang dilakukan supaya steril disitu, jadi semua pihak kita kerahkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihak PT Angkasapura dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) juga menjelaskan mekanisme yang ditempuh guna mensterilkan orang-orang yang baru turun dari pesawat dari kemungkinan masuknya virus corona.

Dalam hal ini, selain melakukan sterilisasi seluruh tempat mengunakan disinvectant, juga melakukan scaning suhu tubuh setiap orang yang baru turun dari pesawat mengunakan alat yang canggih, sehingga orang tersebut tidak merasa discanning, yaitu mengunakan thermal scanner.

Pihak KKP juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang masuk melalui Pelabuhan Jayapura maupun Perbatasan RI-PNG.

Sedangkan untuk orang asing, diwajibkan membawa kartu kuning yang berisi data perjalannya selama 14 hari terakhir.

Dan hingga berita ini dirilis, pihak KKP menyatakan semua penumpang yang masuk dalam kondisi sehat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Khairul Lie menambahkan, guna memaksimalkan upaya menangkal masuknya virus corona di wilayah Kabupaten Jayapura, juga dilakukan dengan metode pemantauan dan pengawasan.

“Orang yang dalam pemantauan adalah orang yang dating dari daerah-daerah yang terinveksi,” terang Khairul Lie.

Sehingga, selain kartu kuning sebagai kartu pantau dari KKP, secara kewilayahan Dinas Kesehatan memantau hingga di alamat orang yang sedang dipantau.

“Kita datangi, kita periksa, kita lihat. Kita beritahu kalau ada kondisi demam, batuk, pilek untuk segera mendatangi petugas kesehatan,” jelasnya.

Ditegaskan, bahwa orang dalam pengawasan, yaitu orang yang dapat disebut sebagai pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditetapkan pemerintah pusat, yang untuk di Jayapura adalah RSUD Dok II Jayapura yang akan mengambil specimen (sampel) untuk diperiksa di laboratorium pusat di Jakarta, hingga saat ini belum ada.

“Jadi sampai saat ini orang dalam pemantauan ada di Kabupaten Jayapura. Tetapi orang dalam pengawasan belum ada,” tegasnya.[yat]