
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jayapura menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait mekanisme pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) jalur Otonomi Khusus (Otsus) di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., dan dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua, Elpius Hugi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
Saat ditemui wartawan usai pembukaan, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan bahwa FGD ini bertujuan memperjelas regulasi dan proses pengangkatan kursi DPRK di masa mendatang agar benar-benar sesuai dengan aturan adat dan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
Menurutnya, kursi pengangkatan tersebut harus dikhususkan bagi perwakilan dari 10 kampung adat yang ada di Kota Jayapura.
“Kegiatan FGD ini dilakukan untuk memperjelas proses-proses pengangkatan kursi ke depan agar mengikuti aturan adat yang sebenarnya. Saya berharap seluruh peserta yang hadir dari kampung-kampung dapat memberikan pemikiran untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik,” ujar Abisai Rollo.
Abisai menjelaskan, saat ini jumlah kursi DPRK Kota Jayapura berjumlah sembilan kursi. Angka tersebut menyesuaikan dengan jumlah kursi anggota DPR Kota jalur partai politik yang berkurang dari 40 kursi menjadi 35 kursi akibat penyesuaian jumlah penduduk. Namun, apabila lima tahun mendatang jumlah kursi jalur partai kembali menjadi 40, maka kursi DPRK akan genap menjadi 10 kursi.
Oleh karena itu, ia meminta Kesbangpol Kota Jayapura maupun Provinsi Papua untuk menata aturan ini dengan baik sesuai amanat UU Otsus. Ia merinci bahwa alokasi 10 kursi adat tersebut diperuntukkan khusus bagi Kampung Skouw Sae, Skouw Mabo, Skouw Yambe, Nafri, Enggros, Tobati, Kayu Pulau, Kayu Batu, Waena, dan Yoka.
Lebih lanjut, Abisai menerangkan bahwa secara struktural, hak atas kursi kampung adat tersebut berada di tangan Ondoafi, yang kemudian dapat menunjuk perwakilan dari masyarakat kampungnya masing-masing.
“Sebenarnya kursi kampung adat itu adalah milik Ondoafi, tetapi biasanya Ondoafi memberikan amanah tersebut kepada siapa saja dari masyarakatnya. Seperti contoh di Kampung Skouw Yambe, nanti saya bersama masyarakat yang akan menunjuk siapa yang layak memperoleh kursi pengangkatan itu,” jelasnya.
Melalui penegasan aturan dalam FGD ini, Abisai berharap perwakilan yang duduk di kursi DPRK nantinya benar-benar berasal dari masyarakat 10 kampung adat tersebut. Hal ini dinilai penting agar mereka dapat melihat langsung kondisi di kampung dan menyuarakan aspirasi pembangunan wilayahnya di parlemen, bersinergi dengan anggota dewan dari jalur partai politik.
“Dengan demikian, yang mewakili itu bisa melihat langsung kekurangan di kampungnya dan bersuara untuk membangun kampungnya. Terima kasih kepada Kesbangpol Kota yang sudah menggelar FGD ini agar ke depan aturannya semakin jelas,” pungkasnya.
di kesempatan sama, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jayapura Adam S. Rumbiak, S.PAK. mengungkapkan bahwa kegiatan FGD tersebut merupakan kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap DPR kursi pengangkatan atau DPR jalur Otsus.
“Sebab selama ini, sudah kita laksanakan tapi dalam tahun berjalan ini ada juga masalah-masalah yang kita hadapi terkait dengan awal rekrutmen, terus pengangkatan sesuai dengan daerah pemilihan, kemudian masalah PAW,” ungkapnya.
Dikatakan, banyak aturan yang mesti harus disosialisasikan secara baik ke masyarakat dan juga ke anggota dewan itu sendiri.
“Sehingga forum ini kita buat untuk menghadirkan semua, termasuk perwakilan dari 10 kampung adat, untuk kita duduk dan bicara bersama-sama terkait dengan mekanisme pelaksanaan DPR Otsus atau DPR pengangkatan ini, sekaligus kita mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang terjadi,” jelasnya.
Hal itu dengan harapan adanya rekomendasi yang dihasilkan melalui FGD tersebut untuk perbaikan ke depan pada saat pengangkatan anggota DPR kursi Otsus periode berikut.[red]










