Penanganan Covid-19 dan Unjuk Rasa Rasisme Jadi Topik Hangat Coffee Morning Kapolda Dengan Forkopimda dan Toga

245
Kapolda Ppaua, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw saat berfoto bersama para peserta coffe morning di Aula Rastra Samara Polda Papua, Rabu (8/7/20)
Kapolda Ppaua, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw saat berfoto bersama para peserta coffe morning di Aula Rastra Samara Polda Papua, Rabu (8/7/20)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kondisi terkini upaya penanganan Covid-19 dan persoalan terkait unjuk rasa yang dilator belakangi rasisme di Malang, menjadi topic utama yang cukup menegangkan dalam pertemuan Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw bersama Forkopimda dan Tokoh Agama, di Aula Rastra Samara Polda Papua, Rabu (8/7/20).

Kapolda dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa terkait pandemic covid-19, pola penangan yang dilakukan kepolisian adalah didasarkan pada kebijakan presiden dan kebijakan Kapolri, yang realisasinya dilaksanakan operasi terpusat dengan sandi Operasi Aman Nusa II.

Dan dalam kesepakatan Forkopimda terakhir pada tanggal 3 Juli 2020, diambil keputusan berupa perpanjangan masa relaksasi hingga 31 Juli 2020.

Kapolda Papua dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan, Menko PKM  dan Kepala BNPB Pusat yang dalam kunjungannya ke Papua, Selasa (7/7/20), memberi apresiasi terhadap Papua.

Hal itu atas dasar kecilnya (1 persen) tingkat kematian akibat Covid-19 di Papua, dan bahkan masih terdapat 14 daerah kabupaten yang masih masuk kategori hijau, atau tidak ditemukan orang yang terpapar Covid-19.

Meski demikian, dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa dalam upaya penanganannya, terutama terkait pencegahan, belum melibatkan tokoh agama secara langsung.

Kapolda pun mengungkapkan, bahwa ada dua kendala utama yang dihadapi dalam menekan angka penularan Covid-19 di Papua, yaitu kesadaran masyarakat dalam mematuhi protocol kesehatan serta belum adanya Perda yang mengatur tentang sanksi terhadap warga pelanggar Pembatasan Sosial yang Diperketat dan Diperluas (PSDD).

Belum adanya perda tersebut membuat Satgas Pengamanan (TNI, Polri, Satpol PP) ragu-ragu dalam bertindak di lapangan.

Akibatnya, ada yang menindak dengan teguran saja, ada yang menyuruh pelanggar bersih-bersih tempat umum dan lain-lainnya.

Permasalahan juga muncul terkait pembagian Bantuan Soaial (Bansos) yang tidak merata dan ada yang dobel, karena pembagiannya yang tidak terpusat.

Kata Kapolda, pembagian Bansos sangat prinsip, karena dampaknya juga pada gangguan keamanan, bila terjadi kekurangan pangan di masyarakat.

Masalah Kamtibmas berikut adalah mengenai gangguan dari kelompok bersenjata yang menamakan diri TPN OPM (Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka).

“Kelompok ini ada. Bukan tidak ada. Dan peraenjataan mereka beragam,” tegas Kapolda.

Kelompok tersebut juga memiliki amunisi yang cukup banyak, sehingga pergerakannya terus ada.

“Saya belum tau apakah mereka benar-benar untuk perjuangan kemerdekaan Papua, ataukah hanya label,” ungkap Kapolda.

Puluhan aksi bersenjata yang memakan korban jiwa dan korban luka-luka dipaparkan, yang salah satunya adalah peristiwa penembakan karyawan PT Freeport yang menewaskan satu warga New Zeeland dan melukai dua warga Negara Indonesia.

Yang mana, salah satu pelakunya adalah orang yang telah lama bertugas sebagai security di perusahaan tambang terbesar di dunia tersebut.

Masalah Kamtibmas yang tidak kalah menariknya dalam pembahasan adalah aksi demo anarkis yang dilatarbelakangi maslaah rasisme, yang endingnya adalah vonis 10 bulan penjara, yang jauh dari tuntutan antara 15 tahun hingga 20 tahun penjara dari jaksa, terhadap tujuh actor kerusuhan yang memakan banyak korban meninggal dunia dan kerugian harta benda.

Dalam flash back aksi unjuk rasa tersebut, kapolda sempat menayangkan fideo pendek yang menampilkan terjadinya penurunan bendera merah putih dan penaikan bendera bintang kejora di depan Kantor Gubernur Papua, yang disaksikan langsung tiga unsure penyelenggara Negara sebagai representasi pemerintah pusat di Papua, yakni Gubernur Papua, pimpinan DPRP dan MRP.

Tercatat ada 14 kabupaten dan kota yang melakukan aksi unjuk rasa Rasisme di Tahun 2019, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Yahukimo, Merauke, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Jayawijaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Menyikapi masalah tersebut, kata Kapolda MRP terlalu cepat dalam mengambil keputusan dalam mengeluarkan maklumat untuk memulangkan mahasiswa dari luar Papua.

Kapolda pun menyatakan bahwa tugas utama Polisi dan TNI bersifat membantu pemerintah, sehinga bila terjadi hal-hal yang terkait Kamtibmas, penyelenggara pemerintahan (Gubernur, DPRP, dan MRP) dapat meminta penjelasan terlebih dahulu pada Polda dan Kodam, sehingga tidak terkesan terburu-buru dan sepihak dalam mengambil keputusn.

“Kami aparat keamanan ini sifatnya hanya membantu, yang menentukan kehidupan yang baik itu ada tiga unsur Penyelenggara Negara di Provinsi Papua, yakni Gubernur, DPRP dan MRP,” ungkap Kapolda.

Aksi yang dilakukan para pemuda Papua belakangan, kata Kapolda, tidak terlepas dari telah disusupi dan bahkan dikuasainya asrama-asrama Papua di berbagai wilayah di Indonesia oleh kelompok Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang notabene memiliki hubungan erat dengan kelompok yang berseberangan dengan NKRI, yaitu KNPB danULMWP.

“Sudah hampir 200 triliun dana ini mengalir ke Papua, generasi Papua ke depan sudah hancur, sudah diubah mindsett-nya dari pemimpinnya. Kaum muda Papua referensinya berbeda, tentu saja akhlak dan pola pikir mereka sudah berbeda dan bertolak belakang dengan kesatuan NKRI,” tandas Kapolda di acara yang dihadiri Staf Ahli Presiden RI Bidang Polhukam dan Otsus, Laus Rumayom tersebut.

Kapolda juga menkankan bahwa kita harus waspada terhadap anak – anak muda yang merupakan generasi emas penerus pembangunan di Papua, karena meski sudah diberikan beasiswa untuk sekolah di luar Papua ataupun Luar negeri, tetapi mereka tetap menentang pemerintah yang membiayainya.

“Kita semua berdoa agar kaum muda Papua agar lebih sadar dan memahami sejarah yang benar serta tunduk dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta akan Pancasila, dan taat pada Undang – undang yang berlaku di Indonesia,” harap Kapolda.

Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Bambang Trisnohadi, yang tampil sebagai pembicara mewakili Pangdam XVII Cenderawasih menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya coffe morning dengan suasana yang informal.

“Tujuannya kegiatan ini adalah mengatasi kelemahan kita selama ini dalam komunikasi. Rapat seperti ini sangat penting untuk bersama kita ketahui,” ujarnya.

Kita harus yakin mampu melewati krisis pandemi Covid 19 banyak hal yang perlu kita lakukan untuk sinergitas TNI Polri dan kita selalu siap menertibakan masyarakat dengan protokol kesehatan covid 19 di Papua.

Mengenai pandemic Covid-19, RS Marthen Indey saat ini sedang membangun Laboratorium PCR, dan diharapkan paling lambat dua minggu lagi selesai dan alat PCR akan didatangkan dari Mabes TNI AD.

Dan untuk mendukung situasi kambtibmas di Papua agar tetap kondusif ,  Kodam XVII/Cenderawasih telah  melaksanakan operasi pengaman perbatasan, baik dari organik Papua dan BKO dari Luar Papua.

Kabinda Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, tokoh agama adalah kunci untuk menyelesaikan permasalah dan kalau menyelesaikan masalah harus di rumah adat ondofolo atau kepala suku atau di para-para.

Karena itu, dalam menyelesaikan satu masalah, sebagai aparat harus bisa bersinergi dengan tokoh agama dan tokoh adat.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Nikolaus Kondomo, SH.,MH, yang juga tampail sebgai pembicara mengatakan, mudahnya masyarakat terprovokasi oleh issu yang belum tentu kebenarnya menjadi satu masalah paling besar di Papua.

Menurutnya, kata monyet tidak sama dengan Rasis, melainkan kata hinaan.

Dijelaskan, Rasis yang sebenarnya adalah bila ada perbedaan dalam hal fasilitas umum, seperti supermarket, ataupun fasilitas umum lainnya.

Dicontohkannya, Rasis bisa disebut bila ada supermarket khusus untuk orang kulit putih dan ada yang khusus untuk orang kulita hitam.

“Di Negara kita tidak mengenal dengan Ras, karena walaupun berbeda beda kita tetap satu,” jelasnya.

Untuk siding 7 aktor aksi demo anarkis pada 2019 lalu, Kajati Papua tersebut menyatakan bahwa di persidanga sangat jelas terbukti apa yang dilakukannya, sehingga pihaknya menuntut diatas 15 tahun penjara sesuai dengan undang-undang yang dilanggar.

Karena itu, pihaknya melihat putusan yang sangat ringan, yaitu 10 bulan penjara adalah bukan demi keadilan, tetapi demi kemanusiaan.

“Saya harapan ke depan terutama Tokoh – tokoh Agama untuk berperan penting membimbing dan membina anak anak Papua demi anak – anak kami kedepan agar menjadi lebih baik lagi,” harapnya.

Demikian juga dikatakan, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Heru Pramono, SH, M.Hum, bahwa kepolisian, kejaksaan dan hakim satu pemahaman bahwa  7 orang yang disidang di Pengadilan Negeri Kalimantan Timur terbukti sebagai aktor demo anarkis di sejumlah tempat di Papua, dan bahkan melakukan tindakan makar secara bersama-sama.

Namun demikin, kata Heru Pramono, soal keputusan yang ringan adalah menjadi kewenangan majelis hakim yang menyidangkan, yang tentunya melalui berbagai pertimbangan, baik yang meringankan ataupun yang memberatkan.

Anggota MRP yang juga Ketua PWNU Papua, Tony Wanggai dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa kasus rasisme bulan Agustus dan September tersebut, belum selesai hingga saat ini.

“Kami berinisiatif melakukan mediasi karena kalau tidak secepatnya dilakukan mediasi maka akan terjadi konflik horizontal dan mencari rekonsilasi dan regulasi agar tidak menjadi dendam kedepannya,” ungkapnya.

Terkait maklumat MRP agar meminta mahasiswa kembali ke Papua, kata Tony Wanggai, hendaknya juga dilihat penekanan “Kalau tidak mendapatkan perlindungan hukum maka bisa kembali ke tanah Papua”.

Berbagai masukan dan saran juga disampaikan sejumlah tokoh agama lainnya, seperti Ketua PGSS Kota Jayapura Pdt. James Wambrauw, Wakil Ketua GKI Sinode di Tanah Papua Pdt. Hieskia Rollo, Ketua MUI Provinsi Papua KH. Saiful Islam Al Payage, S.HI, dan lain-lain.[yat]