Penanganan Covid-19 di Papua, MRP Sampaikan 11 Rekomendasi

868
Caption: Ketua MRP Timotius Murib membacakan Rekomendasi MRP di Swissbell Hotel Jayapura,Rabu (3/6)
Caption: Ketua MRP Timotius Murib membacakan Rekomendasi MRP di Swissbell Hotel Jayapura,Rabu (3/6)

JAYAPURA,-PapuaSatu.com –  Majelis Rakyat Papua  sebagai lembaga representasi kultural  orang asli Papua  keluarkan 11 poin Rekomendasi untuk menjadi perhatian sungguh-sungguh  terkait penanganan Covid-19 di Provinsi Papua.

Covid-19 di Papua terus meningkat,  tercatat sampai Rabu (3/6) sudah mencapai 826 angka positif.

Padahal dampak pandemic  Covid-19 di Papua juga dialami semua lapisan orang asli Papua dari berbagai aspek, baik dari ekonomi,maupun sosial dan budaya.

Sebelas poin rekomendasi tersebut dibacakan Ketua MRP Timotius Murib pada  Rapat Forkopimda Swissbell Hotel Jayapura,Rabu (3/6) kemarin.

Pertama, sesuai kewenangan, Pemprov Papua menfasilitasi masyarakat yang terkena dampak kebijakan pembatasan transportasi udara maupun laut untuk kembali ke Kabupaten asal, setelah melewati test kesehatan sesuai protocol kesehatan yang berlaku dan memberlakukan akses transportasi local secara bersyarat.

Kedua,.Pemprov  Papua wajib memberikan dukungan pembiayaan dan kemudahan lainnya kepada Uncen dan lembaga-lembaga penelitian lainnya di Provinsi Papua untuk melakukan penelitian berbasis kearifan lokal dalam rangka memperkuat sistem imun manusia terkait pencengahan Covid-19.

Ketiga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu bersinergi dalam memberlakukan status tanggap darurat dan Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat (PSDD) dengan memperhatikan karakteristik aspek ekonomi, sosial dan kepadatan penduduk suatu wilayah di Kabupaten/ Kota yang berbeda-beda serta memberikan jaminan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Keempat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan motivasi kepada masyarakat Orang Asli Papua untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan cara  bercocok tanam dan melaut.

Kelima, Pemerintah Provinsi wajib membangun laboratorium kesehatan lengkap dengan sumber daya manusia dibidang analis kesehatan dengan fasilitas pendukungnya setingkat Laboratorium Kesehatan Daerah Jayapura pada 5 (lima) wilayah adat di Provinsi Papua.

Keenam, Rekruitment dan penempatan tenaga medis meliputi dokterspesialis paru-paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit jantung, dokter spesialis THT pada RS  Rujukan di 5 (lima) wilayah adat Provinsi Papua.

Ketujuh, Pemerintah Provinsi Papua perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pembatasan PSDD dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,

Kedelapan, Dalam rangka pengawasan dan perlindungan Orang Asli Papua maka, Pemerintah Provinsi Papua setiap kali menyampaikan update Covid-19 Provinsi Papua harus mencantumkan klasifikasi Orang Asli Papua dan non Papua.

Kesembilan, Dalam hal pelaksanaan PSDD di Provinsi Papua, aparat penegak hukum wajib menghindari tindakan yang berlebihan yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum.

Ke-10 PSDD agar diberlakukan mulai dari  pukul 06:00 sampai dengan pukul 18:00 WIT

Ke-11 Pemerintah Provinsi Papua agar menfasilitasi pemeriksaan Rapid Test dan Polymerace Chain Reaction (PCR) terhadap masyarakat Orang Asli Papua.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja MRP untuk pengawasan& Monitoring pelaksanaan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua, Yoel Mulait menghimbau  kepada rakyat Papua untuk  bersiap hidup disiplin pada diri masing-masing  karena virus corona terus mengintai kita semua tanpa pandang bulu.

Selain itu agar rakyat mengikuti protokol Kesehatan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Prov dan Kab/Kota.

Yoel Mulait yang kesehariannya Ketua Pokja Agama MRP ini meminta Dinas Kesehatan Prov. Papua dalam up-date data pasien Covid-19 sebaiknya mencantumkan asal suku Pasien, jika indentitas lain dirahasiakan, agar MRP dalam proteksi Orang Asli Papua yang terpapar Covid-19 ada kejelasan data.

“Ini penting,”tegasnya kepada PapuaSatu.com via telepon selurernya.

Ditambahkan, aparat keamanan dalam pelaksanaan tugas pengamanan Covid-19 dapat hindari korban rakyat sipil, tindakan yg berlebihan aparat TNI/Polri bisa melukai fisik dan hati rakyat Papua. [sony]