Pengadilan Agama Jayapura Klas 1 A Canangkan Pembangunan Zona Integritas

185
Pembacaan ikrar yang dipimpin Ketua PA Jayapura Klas1 A, Farida Hamid,SH,MH beserta para hakim dan staf di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (24/9/20)
Pembacaan ikrar yang dipimpin Ketua PA Jayapura Klas1 A, Dra. Farida Hanim, MH beserta para hakim dan staf di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (24/9/20)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pengadilan Agama (PA) Jypura Klas 1 A Jayapura mencanangkan pembangunan zona integritas di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (24/9/20).

Pencanangan tersebut, sebagai langkah untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan kerja PA Jayapurah Klas 1A.

Pencangan tersebut ditandai dengan pembacaan ikrar yang dipimpin Ketua PA Jayapura Klas1 A, beserta para hakim dan staf.

Selain itu juga ditandai  dengan penandatanganan ikrar oleh Ketua PA Jayapura Klas 1 A, Dra. Farida Hanim, MH yang disaksikan Walikota Jayapura, Ketua PN Jayapura, Ketua Kejaksaan Negeri Jayapura, Kapolresta Jayapura Kota, dan Dandim 1701 Jayapura.

Walikota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tomi Mano,MM, menyatakan apresiasi dan terima kasihnya kepada  Ketua PA Klas1 A Jayapura beserta seluruh jajarannya yang berkomitmen untuk menerapkan zona integritas di lingkungan kerjanya.

“Agama adalah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal tentang sorga. Karena itu saya yakin komitmen ini bukan sekedar slogan,” ujar walikota saat ditemui wartawan di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (24/9/20).

Walikota BTM meyakini, Ketua PA Jayapura Klas1 A Jayapura beserta seluruh jajarannya akan melakukan dan menerapkan dalam setiap pelayanan kepada masyarakat dan pekerjaan-pekerjaan lain di lingkungan PA Jayapura Klas 1A Jayapura.

Di kesempatan sama, Ketua PA Jayapura Klas 1 A, Farida Hamid,SH,MH mengungkapkan, pihaknya akan terus berkomitmen, seiring dengan ditingkatkannya status PA Jayapura dari Klas 1B menjadi Klas 1A pada Agustus 2020.

Dengan perubahan status tersebut, kata Farida Hamid, membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dengan program yang ditetapkan pemerintah pusat.

Dikatakan, penanadatangan zona integritas harus didukung oleh semua pihak di lingkungan Pengadilan Agama Jayapura Klas 1A, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dan inovasi, menuju pelayanan yang prima.[yat]