JAYAPURA, PapuaSatu.com – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Maryke Monim mengemukakan pentingnya peran DPR Papua dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.
Selain DPR Papua, dalam penyusunan RPJMD diminta untuk melibakan Tokoh Masyarakat, TOkoh Adat, Agama, Swasta dan Universitas termasuk mitra pembangunan lainnya. “Harus ada kolaborasi dalam menyusun RPJMD yang berkelanjutan kepada RPJPD yang sudah di susun merupakan turunan dari RPJMD,” ujar Beatrix Monim kepada wartawan usai menghadiri Kick Off penyusunan RPJMD, Senin (20/1/2025).
Dikatakan, DPR Papua memiliki peran krusial dalam memberikan persetujuan dan pengawasan selama proses penyusunan RPJMD, memastikan kesesuaiannya dengan visi-misi gubernur dan kebutuhan masyarakat. Sebab dalam penyusunan RPJMD harus memperhatikan kekhususan Provinsi Papua.
“Papua memiliki karakteristik khusus yang harus memperhatikan keberlanjutan program otonomi khusus serta pendekatan berbasis wilayah adat, demi pembangunan yang berkeadilan dan inklusif,” ujarnya.
Politisi partai NasDem ini menegaskan bahwa DPR Papua memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah daerah jika terdapat hal yang kurang relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan skala prioritas nasional.
Selain itu, DPR akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan, “Itulah pentingnya program keberlanjutan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Papua sesuai arahan Gubernur Papua,” tukasnya.
Mengenai program SKPD, lanjut Monim, harus benar-benar menyentuh dan sesuai kebutuhan rakyat, bukan sekadar menggunakan anggaran tanpa dampak dan manfaat. 5 tahun ke depan harus disusun dengan baik dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan beberapa prioritas pembangunan daerah, seperti sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Sarmi, serta sektor kelautan di Kabupaten Yapen.
“DPRP sebagai representasi rakyat Papua harus dilibatkan dalam penyusunan RPJMD. Aspirasi rakyat yang telah diserap oleh DPRP harus tertuang dalam program yang bersinergi dengan prioritas nasional,” tegasnya.
Monim juga menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai otonomi khusus dan pendekatan wilayah adat.
“Papua adalah provinsi majemuk. Pembangunan harus menyelaraskan semua pihak, tidak hanya berbicara tentang keberpihakan, tapi juga pemberdayaan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat di tanah Papua,” tandasnya.
Wakil Ketua I DPR Papua itu juga menegaskan bahwa RPJMD Provinsi Papua harus menjadi alat strategis untuk memastikan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pendekatan pembangunan dalam penyusunan RPJMD Papua harus dilakukan dengan tiga aspek utama: inovasi, afirmasi, dan kolaborasi,” ujarnya.
Sebab menurutnya, inovasi mencakup pertumbuhan hijau, kebutuhan lokal, dan perkembangan teknologi. Sementara afirmasi tidak hanya ditujukan kepada orang asli Papua, tetapi juga perempuan, anak, serta wilayah terluar dan tertinggal.
“Perempuan dan anak menjadi prioritas dalam pembangunan jangka menengah dan panjang. Kita harus memastikan lahirnya generasi emas Papua melalui peran perempuan dalam tumbuh kembang anak,” jelasnya.
Ia menambahkan, pentingnya kolaborasi antara adat, agama, pemerintah, swasta, dan universitas sebagai mitra pembangunan.
“Semua pihak, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berkolaborasi untuk mengawal pembangunan demi mencapai tujuan bersama,” pungkasnya. [loy]
