Pimpinan Nasional NGR Himbau Rakyat Papua Waspada Konflik Horisontal Isu DOB Papua

Salah satu kegiatan NGR Tahun 2021
Salah satu kegiatan NGR Tahun 2021

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pimpinan Nasional New Guinea Raad (NGR) Tn. Aminus Balingga menghimbau kepada seluruh rakyat Papua tetap mewaspadai terhadap konflik horisontal dengan adanya isu penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.

Hal itu diungkapkan Aminus Balingga selaku ketua Nasional NGR, dalam relase press yang diberikan kepada awak media ini Senin (14/03/2022).

“Kita bisa lihat bahwa rakyat Papua dengan bersikap tegas telah berbagai cara untuk menolak, Otonomi Khusus (Otsus) Jilid I yang telah dilakukan melalui Petisi Rakyat Papua (PRP), dengan 113 organisasi di Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Dikatakan, sekarang muncul lagi dengan isu Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dimainkan oleh Pemerintah Pusat dengan para Elit Politik Papua dan Papua Barat, namun rakyat pada umumnya menolak keras adanya DOB.

Pihaknya menilai berbagai macam upaya rakyat Papua untuk melakukan aksi penolakan DOB di berbagai kota dan kabupaten di Papua itu akan berpotensi besar terjadinya konflik horisontal.

“Jadi kami menilai ketika terjadi konflik horizontal antar orang Papua, maka oknum-oknum pejabat yang telah mengambil bagian dalam program pemekaran tersebut harus bertanggung jawab. Sebab para Elit Politik Papua tersebut telah dipakai oleh bin bais untuk hanya kepentingan pemerintah pusat,” katanya.

Lebih lanjut Balingga berharap, kepada seluruh rakyat Papua harus bersatu dan menjaga keamanan bersama di setiap wilayah masing-masing, supaya jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang sedang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Hal tersebut terlihat potensi besar untuk bermain oleh orang pihak ketiga demi membangun konflik horisontal antar orang Papua dengan memanfaatkan situasi penolakan DOB tersebut,” harapnya.

Sebagai lembaga representasi politik rakyat Papua, dengan melihat dengan realita krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di seluruh tanah  Papua, maka NGR telah membuat beberapa pernyataan sikap sebagai berikut.

Pertama, NGR menolak dengan tegas program Jakarta otonomi jilid II, pemekaran DOB di Papua dan Papua Barat.

Sedangkan pernyataan yang kedua, rakyat tidak minta pemekaran, kesejahteraan dan sebagainya dalam bentuk apapun.[redaksi]