Polda Papua Tegaskan, Penyebar Berita Hoax Bahwa Senin Besok Dinaikan Status Tanggap Darurat Akan Diproses Hukum

1094
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Terkait informasi yang beredar di masyarakat melalui media sosial bahwa, besok Senin 6 April 2020, Kota Jayapura akan menaikan status menjadi tanggap darurat. Informasi tersebut adalah berita bohong atau Hoax.

“Memang tadi pagi kita mendapat informasi yang berkembang di masyarakat bahwa Kota Jayapura akan dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat. Informasi ini adalah Hoax atau tidak benar,” ungkap Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal dalam keterangan persnya, Minggu (05/04/2020).

Dalam informasi itu, Kamal menjelaskan bahwa jikalau mau beli Sembako bisa sebentar siang sampai jam 18.00 WIT, karena akan diterapkan Karantina Wilayah Pihak Kepolisian atas Instruksi Walikota Jayapura. Jadi Saya hanya Meneruskan saja, Keputusan ada di pribadi masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

“Itu kan informasi yang berkembang di masyarakat, yang seakan-akan bahwa informasi itu bersumber dari pihak kepolisian dan Pemerintah padahal itu tidak benar dan itu berita bohong,” tegas Kamal.

Untuk itu, Kamal meminta kepada masyarakat agar jangan menyebarkan berita bohong (Hoax). Sebab berita Hoax tersebut membuat masyarakat lainnya panik karena sejauh ini belum ada keputusan resmi Pemerintah Kota maupun Gugus tugas Kota.

“Jadi saya harap masyarakat tidak membuat narasi yang tidak jelas sumbernya, karena akan membuat panik masyarakat sendiri, sehingga hari ini aktifitas Kota masih sesuai intruksi walikota terdahulu. Nanti akan dilihat perkembangan kedepan dengan wacana-wacana dan penanganannya dengan berbagai pertimbangan,” harapnya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu panik, jika ada hal urgen silahkan belanja seperlunya sebab stok pangan kita cukup. Jika tidak hal urgen atau emergenci diimbau di rumah saja,” imbau Kamal.

Kamal menegaskan, bahwa informasi yang tersebar di tengah masyarakat kini telah masuk dalam penyelidikan dari Tim Siber Ditreskrimsus Polda Papua.

“Apabila  terbuti maka yang bersanguta akan dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 14 dan 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana wajib dikenakan terhadap penyebar berita hoaks, dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun bahkan 10 tahun serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”),” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia juga akan menindak tegas kepada pihak yang mencari keuntungan dengan menaikkan harga melalui informasi hoax karena itu sudah tertuang dalam Pasal 390 KUHP, Pasal 390, berbunyi, Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hak menguntungkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan. [loy]