JAYAPURA, PapuaSatu.com – Sekertaris Jendral (Sekjen) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen Eren Wanimbo mmenyayangkan atas penetapan sekda Provinsi Papua oleh Presiden Joko Widodo.
Harusnya, tegas Eren Wanimbo bahwa Presiden Jokowi berkoordinasi dengan gubernur provinsi Papua terkait penetapan Sekda. Karena penetapan sekda bisa memahami persoalan Papua dan harus sesuai rekomendasi Gubernur.
Penetapan Sekda, kata Eren, sesuai Kepres no R.314/Adm/TPA/09/2020 Perihal salinan Kepres no 159/TPA thn 2020 murni ada unsur Keberpihakan.
“Seharusnya ada koordinasi kepada Gubernur agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bisa ada komunikasi kerja yang baik,” ungkap Eren.
Jangan sampai presiden memilih Sekda yang lain sementara keinginan gubernur dan wakil gubernur juga bertentangan ini bisa mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah daerah maka kami sebagai mahasiswa meminta agar presiden dapat lebih bijak untuk bisa menanyakan langsung kepada Gubernur karena ini berkaitan tentang kerja kerja pemerintah daerah yang butuh sinergitas baik.
“Peresiden R.I tidak bisa mengangkat Sekda semena-mena, Presiden mestinya Berkordinasi dengan Gubernur yang Merupakan Wakil pemerintah Pusat di lingkungan pemprov papua soal siapa yang layak menduduki jabatan SEKDA,” katanya.
Hal itu, lanjut dia, sesuai uu no 23 tahun 2014 ttng pemerintahan daerah pasal 5 ayat ( 1) jelas bahwa Gubernur sebagai wakil penerintah Pusat Mempunyai kewenangan utk mengangkat SEKDA utk membantu melaksanakan Tugas sekertaris Daerah.
“jadi Gubernur yang lebih tau siapa yang bisa membantunya membangun Papua ,jadi Penerintah Pusat jangan Korup terhadap Kewenangan pemerintah daerah/Provinsi biarkan Gubernur yang menentukan siapa yang bisa Membantunya menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemrov,” kata Eren.
Ia menilai, bahwa Sesuai hasil Seleksi Doren Wakerkwa (DW) yang memperoleh Nilai Tertinggi. Dimana dari hasil itu, D.w layak Menduduki Jabatan Sekda Papua.
“ Seluruh lapisan masyarakat Papua tau itu karena mereka ikut semua proses seleksi lewat.FB.IG dan Media Resmi lainnya dan D.W adalah figur yang Profesional dalam Menjalankan Tugasnya, Disiplin dan Berintegritas mampu Menyelesaikan masalah-Masalah yang terjadi di tanah papua,” katanya.
Keputusan pemerintah pusat yang sepihak tanpa memperhatikan kondisi daerah dan keinginan kepala daerah akan menyebabkan gesekan dan ketidakpercayaan masyarakat bersama pemimpin daerah kepada pemerintah pusat.
“Begini – Begini yang membuat Masyarakat Papua Tidak Percaya sama pemerintah Pusat. jangan mancing Mahasiswa dan Masyarakat untuk turun jalan dengan Membawa Pamplet Bertulisan tentang MOSI TIDAK PERCAYA PADA PEMERINTAH PUSAT, maka pemerintah harus bijak,” katanya.
Sementara itu, Tokoh Pemuda Provinsi Papua, Maikel Kogoya mengatakan masyarakat hari ini dibuat Bingung dengan keputusan yang diambil oleh presiden karena jabatan Sekda papua berbicara soal jabatan profesionalisme sesuai karir namun terkesan ada intervensi politik dan ini akan membuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pusat Makin menurun.
“Orang yang punya nilai tinggi ada tetapi yang ditunjuk orang yang nilainya di bawah ini orang awam pun akan menilai bahwa ada intervensi Politik. “Semua yang terlibat hari ini dalam calon Sekda adalah anak-anak Papua dan jika ada kecurigaan bisa cek trek rekor mereka dan menanyakan langsung, Nilai tertinggi nomor kesatu Bpk Doren Wakerkwa,” katanya.
“Beginikah cara pemerintah pusat menipu kami selama ini dan track Record / rekam jejak Bapak Doren Wakerkwa sudah terlihat dan sdah di rasakan Di berbagai elemen mulai dari. A,S,N .provinsi papua birokrasi maupun demokari Tokoh agama, tokoh masyarakt, tokoh intelektual Tokoh pemuada,” tambahnya.
Lebih lanjut disampaikan Maikel bahwa keputusan presiden yang sedang viral ini tentunya sudah tidak sesuai dengan Grand Design reformasi birokrasi yang di pertajam dengan rencana aksi 9 ( sembilan ) program percepatan reformasi birokrasi salah satu di antaranya yach ini tes terbuka sebagai sistim promosi PNS.
Oleh karnea karena itu, ia meminta kepada Presiden Ir.H.Jokowi Dodo untuk meninjau ulang Surat Keputusan ( SK ) Sekertaris Daerah tersebut dan membatalkanny karna sudah tidak sesuai dengan hasil dari tes lelang jabatan.
“Kalau hal ini di biarkan menjadi contoh buruk bagi birokrasi dan Generasi Muda Orang Asli Papua kedepannya dan hilangnya kepercayaan daerah terhadap pemerintah pusat Karena pemerintah pusat seharusnya melihat Hasil Tes Kelayakan Siapa yang terbaik dan mempunyai Nilai tertinggi dan layak menduduki tersebut dan semua aturannya terkait lelang jabatan,” pungkasnya. [ist/redaksi]
