BIAK, PapuaSatu.com – Puluhan kepala sekolah SMU/SMK se- Kabupaten Biak menyampaikan aspirasinya kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Papua saat ‘hearing dialog’, Jum’at (20/9/2019) di Asana Hotel Biak.
Dalam pertemuan tersebut beberapa guru memberikan aspirasi antara lain hak-hak yang didapatkan, permintaan untuk segera mendirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan fasilitas-fasilitas sekolah yang minim.
Seperti yang diucapkan oleh Ibu Baransano selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Biak. Beliau menyebutkan bahwa gaji yang didapatkan selama ini tidak jelas.
“Kami tidak pernah mendapatkan struk gaji tiap bulan, gaji hanya masuk rekening itupun jumlahnya tidak jelas,” ucapnya.
Kemudian Mesias Demetouw yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Biak Kota berharap segera ada UPTD di Kabupaten Biak agar segala urusan tidak perlu lagi diurus jauh-jauh di Jayapura.
“Kami kalau mau beri keluhan selalu di Jayapura, maka saya harap ada UPTD disini agar bisa beri keluhan di daerah saja, tidak harus ke Jayapura. Karena banyak orang-orang yang juga layak untuk ditaruh di UPTD,” harapnya.
Mendengar hal tersebut, Sekretaris Komisi V, Natan Pahabol menyampaikan ia beserta rombongan ke Kabupaten Biak untuk mendengar aspirasi dan akan membahasnya pada sidang APBD Perubahan.
“Kami kesini untuk mendengar segala aspirasi dari kepala-kepala sekolah di Kabupaten Biak. Karena, suatu sekolah itu tidak akan sukses kalau bukan dari kepala sekolah,” ujarnya.
Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V, Maria Duwitau mengungkapkan sebelum ke Biak, rombongannya telah berpergian ke beberapa daerah untuk meninjau terkait kendala-kendala apa yang ditemui dibidang pendidikan.
“Sebelumnya kami ke Nabire, Intan Jaya, Timika, Lanni Jaya, Tolikara tapi kami selalu bagi kelompok. Nah kali ini kamo semua turun di Biak karena mendengar dari rekan-rekan kami bahwa Biak juga ternyata mengalami kendala,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRP Papua, Kamasan Jack Komboy menjelaskan, segala aspirasi ini akan dicatat dan segera dibahas dalam sidang APBD Perubahan.
“Kami sudah tampung, akan kami bahas hari selasa (25/9) nanti dalam sidang APBD Perubahan. Harapan saya UPTD segera dibangun terlebih dahulu agar dapat membantu kerja kami di daerah. Karena UPTD akan didirikan 10 unit di 5 wilayah adat,” tutupnya. [ayu]
