Raperda Penyelenggaraan Otsus di Kota Jayapura Dikonsultasikan Ke Masyarakat Adat

91

JAYAPURA, PapuaSatu.com – DPRD Kota Jayapura melalui hak inisiatifnya berupaya menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus.

Dan sebelum membawa ke dalam sidang paripurna di DPRD Kota Jayapura, DPRD Kota Jayapura menggelar konsultasi publik di salah satu kafe di Pantai Holtekamp, Kamis (30/11).

Konsultasi publik tersebut mengundang para tokoh adat (ondoafi dan kepala suku) tokoh perempuan dan tokoh pemuda Port Numbay.

Konsultasi publik yang dihadiri Sekda Kota Jayapura, Roby K. Awi mewakili Pj. Walikota Jayapura tersebut merupakan tahap akhir sebelum dibawa ke persidangan untuk disahkan menjadi Perturan Daerah (perda).

Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo mengungkapkan bahwa konsultasi publik tersebut untuk meminta masukan dari para tokoh adat di Kota Jayapura sebagai representasi masyarakat adat.

“Konsultasi publik ini, bagaimana Otsus harus berpihak kepada orang Port Numbay,” ungkapnya kepada wartawan usai acara tersebut.

Semua masukan, pendapat, saran akan menjadi bahan untuk menyempurnakan Raperda tersebut yang akan diolah oleh tim legal drafting.

Apresiasi atas penyusunan Raperda Penyelenggaraan Otsus disampaikan salah satu tokoh adat di Kota Jayapura, yakni Ketua LMA Kota Jayapura, George Awi.

“Kami sangat memberi apresiasi kepada DPRD Kota Jayapura, karena ini akan memberi keberpihakan yang lebih kepada Orang Asli Papua (OAP) Port Numbay,” ungkapnya.

Apresiasi yang sama disampaikan salah satu tokoh Papua, Taha Alhamid, yang  berharap bahwa dengan Perdasus Penyelenggaraan Otsus di Kotamadya Jayapura akan bisa menjadi dasar dalam upaya memproteksi orang asli Papua Port Numbay melalui kebijakan afirmasi.

Sehingga kedepan partisipasi OAP Port Numbai yang saat ini relatif kecil, tidak terkikis habis oleh perkembangan jaman yang terjadi di Kota Jayapura.[yat]