Selama Enam Bulan Pajak Restoran di Kabupaten Jayapura Tidak Setor ke Kas Daerah

0
147
Caption : Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theophilus Hendrik Tegai, S.E., saat memberikan arahan Sosialisasi Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Kamis (20/6/2019)
Caption : Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theophilus Hendrik Tegai, S.E., saat memberikan arahan Sosialisasi Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Kamis (20/6/2019)

SENTANI, PapuaSatu.com – 10 persen pajak restoran yang telah dipungut oleh pengusaha hotel maupun restoran harus wajib disetorkan ke kas daerah melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura.

Apalagi pajak 10 persen tersebut berdasarkan peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang didalamnya ada pajak restoran. Sedangkan yang kedua adalah Perda nomor 9 tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah, khususnya untuk Pajak Restoran dan Hotel

Demikian disampaikan Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theophilus Hendrik Tegai kepada wartawan usai pembukaan sosialisasi pemahaman wajib pajak daerah, di Grand Tahara Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (20/6/2019) kemarin pagi.

Menurutnya, pajak restoran yang selama ini dipungut 10 persen selama ini sudah diterapkan. Namun prinsipnya pemerintah mengingatkan mereka dan secara teknis sudah jalan selama ini. “Jadi, hukumnya ini wajib. yang mereka sudah pungut 10 persen itu harus disetor ke kas daerah melalui kami di Bappenda Kabupaten Jayapura,” paparnya.

Namun dari hasil evaluasi yang dilakukan,  masih ada restoran meninggak pembayaran pajak. Bahkan lima sampai enam bulan belum di setor ke kas daerah.

“Pajak restoran inikan bayarnya per bulan, misalnya pungutan bulan Juni nanti harus disetor diawal bulan Juli. Nah, ini ada yang menunggak hingga lima atau enam bulan, bahkan sebelum hari raya Lebaran kita sudah kasih pemberitahuan secara tertulis,” ucapnya.

Sehingga dengan sosialisasi tentang Perda nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang didalamnya ada pajak restoran, maka para pengusaha restoran bisa menjelaskan apa yang menjadi kendala sehingga menunggak pembayarannya.

“Kalau ada permasalahan atau kekurangan maka kedepan kita benahi kalau, baik di kita (Pemda) maupun di mereka (pengusaha) itu bisa kita bantu untuk menyiapkan bill ke tiap-tiap rumah makan atau restoran. Kita yang adakan, tinggal nanti kita kasih ke masing-masing rumah makan dan sekaligus kita lakukan kontrol sebelum mereka menggunakannya,” sambung Theo.

Theo mengemukakan, para wajib pajak perlu diberikan pembinaan dan wawasan mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan di Kabupaten Jayapura.

Ditambahkannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura terus berusaha meningkatkan kinerja penagihan, sehingga berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura khususnya dari sektor pajak restoran.

Untuk itu, dengan sosialisasi yang dilakukan ini diharapkan kesadaran dan juga kepatuhan masyarakat mengenai pembayaran pajak mesti ditingkatkan.

“Pertemuan didalam forum sosialisasi itu kita harapkan ada kerjasama yang baik dan juga ada dukungan yang positif dari pengusaha rumah makan, karena kalau sudah menggunakan bill (tagihan biaya), berarti nilai kejujuran itu yang kita butuh dari para pengusaha rumah makan atau restoran. Jadi, melalui sosialisasi ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha restoran atau rumah makan dalam membayar pajak daerah,” tukasnya. [mi/loy]