Senius Hilapok : Kami Kecewa Penetapan 17 Tahun Penjara Terhadap Korban Rasisme

323
Capton : Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya, Senius Hilapok S.Pdk, (kiri), saat mengikuti acara di Kabupaten Jayawijaya
Capton : Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya, Senius Hilapok S.Pdk, (kiri), saat mengikuti acara di Kabupaten Jayawijaya

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya, Senius Hilapok S.Pdk mengaku kecewa terhadap penetapan 17 tahun penjara atas kasus korban rasisme yang terjadi pada beberapa bulan di Indonesia.

Senius Hilapok menilai ada ketidakadilan yang terjadi dalam kebijakan yang diambil oleh kejaksaan untuk memenjarakan korban Rasisme.

Iapun menyampaikan ada rasa ketidak adilan yang dilakukan negara terhadap korban rasisme, dimana hukuman ada yang 5 tahun penjara, 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun hingga ada yang mendapat hukuman 19 tahun penjara.

Sementara untuk pelaku rasisme terhadap orang Papua hany dijatuhkan hukuman 8 bulan penjara.  “Saya selalu wakil rakyat kabupaten Jayawijaya, merasa kecewa atas terdakwa kasus dugaan makar kepada aktivis Papua,” ungkap Senius Hilapok kepada PapuaSatu.com, Selasa (09/06/2020).

Senius menyebutkan, kebijakan yang diambil oleh Jaksa bagi korban rasisme tidak seimbang. Padahal, menurutnya, kasus tersebut sama dengan korban ujaran rasisme terhadap orang Papua di Surabaya.

Sayangnya, nilai Senius, hukum di republik ini mengambil keputusan tidak dengan seadil-adilnya. Apalagi tuntutan tersebut telah menimbang dari fakta persidangan dan tidak menunjukkan adanya keadilan terutama kepada Buktar Tabuni yang dituntut 17 Tahun penjara, Agus Kossy dan Stefen Itlay 15  tahun penjara, Aleksander Gobai dan Fery Gombo 19 tahun penjara, dan  Irwanus Rukmabin dan Hengky Hilapok 5 tahunn penjara.

Sebagai wakil rakyat, Senius meminta kepada kepada Presiden Republik Indonesia segera membebaskan korban rasisme yang tidak sesuai Hukum. Sebab negara tidak punya keadilan kepada orang Papua dalam hal ini tuduhan terhadap kasus korban rasisme,” cetus dia.

“Lebih baik rakyat Papua, rambut keriting kulit hitam ras Melanesia, biarkan kita untuk memerdekakan diri sendiri seperti negara-negara lain yang hidup damai dari pada sakit hati bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak punya keadilan Hukum”, pungkasnya. [miki/loy]