Tarius Mul : TNI/Polri Dan TPN-OPM Jangan Baku Tembak di Daerah Pemukiman Warga Sipil Di Pegubin

1304

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Anggota Komisi V DPRP Papua, Tarius Mul, S.Sos meminta dengan tegas agar TNI/Polri dan TPN-OPM untuk tidak melakukan aktifitas baku tembak di berbagai daerah pemukiman warga sipil di Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Saya minta kepada teman-teman TNI-POLRI dan TPN-OPM untuk jangan melakukan aktivitas baku tembak di daerah pemukiman warga sipil atau di perkampungan-perkampungan yang ada warga sipil,” katanya tegas melalui pesan whatsapp kepada PapuaSatu.com, Rabu (8/4) malam.

Ia menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terlebih khusus Provinsi Papua sedang menghadapi pandemi covid-19 yang sangat serius. Maka, ia menghimbau agar tidak ada aktifitas lainnya selain aktifitas dan kegiatan yang dapat bermanfaat untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 di atas tanah Papua.

“Saya himbau kepada TPN-OPM dan teman-teman TNI-POLRI di daerah Pegunungan Bintang untuk tidak melakukan kegiatan tambahan lagi, selain kita bersama-sama menghadapi Virus Covid-19,” himbau Tarius yang juga merupakan perwakilan dari Dapil 5 yang meliputi Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.

Mul menyayangkan, karena menurutnya selama ini Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan daerah yang paling aman sejak dimekarkan sampai hari ini dari daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Papua.

Ia juga mengungkapkan, bahwa ia telah membentuk tim untuk membantu pencarian terhadap 10 senpi milik anggota TNI yang hilang pada saat Helikopter MI-17 milik TNI AD jatuh di Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2019 lalu.

“Saya selaku anak asli Kabupaten Pegunungan Bintang, sudah membentuk tim. Kami sudah membantu mencari senpi yang hilang dengan berkomunikasi kepada masyarakat untuk mengembalikan senpi tersebut, karena ini alat negara, tetapi belum juga membuahkan hasil,” ungkapnya.

“Saya berharap pihak TNI-POLRI dan TPN-OPM yang ada di daerah Pegunungan Bintang untuk tidak melakukan penyisiran ataupun penembakan di daerah pemukiman warga masyarakat sipil, sehingga masyarakat yang tidak tahu apa-apa bisa menjadi korban,” tutupnya. [ayu]