Temui Demo, Pj Gubernur Minta FPKPMA Tabi-Saireri Sampaikan Aspirasi Secara Tertulis

113
Caption : Pj. Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong saat bertemu FPKPMA Tabi-Saireri di ruang kerjanya, Rabu (15/01/2025).
Caption : Pj. Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong saat bertemu FPKPMA Tabi-Saireri di ruang kerjanya, Rabu (15/01/2025).

JAYAPURA, PapuaSatu.comPenjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong meminta kepada perwakilan pendemo yang tergabung dalam Forum Peduli  Kursi Pengangkatan  Masyarakat Adat (FPKPMA) Tabi-Saireri menyampaikan aspirasinya secara tertulis.

Sebelum melakukan pertemuan dengan  Pj Gubernur Papua,  FPKPMA yang merupakan peserta anggota DPRK Papua yang tidak lolos seleksi, melakukan demo di  halaman Kantor Gubernur, pada Rabu (15/01/2025).

Mereka sempat bersitegang kepada aparat kepolisian dan memaksa ketemu Pj Gubernur, untuk menyampaikan aspirasi atas ketidakpuasan hasil seleksi yang dilakukan oleh Pansel Pengangkatan DPR Papua.

Dalam aspirasi mereka, massa menolak dengan tegas hasil keputusan Pansel Nomor 6 dan 7/Pansel-PP/I/2025. Dalam pasal ini, Pansel tidak menjalan kansesuai dengan aturan, sehingga meminta untuk membatalkan hasil seleksi.

Juga meminta kepada mendagri  melalui Pj Gubernur Papua untuk menunda tahapan sampai menunggu proses hukum yang sementara berjalan di PTUN Waena. Dimana dalam gugatannya menolak dengan keras hasil kerja Pansel DPR Papua dibawah pimpinan pdt. Albert Yoku. Karena dinilai pansel tidak jujur dan tidak transparan sesuai  PP 106 pasal 44.

Beberapa saat kemudin, kepala Biro Hukum, Alvius Hugi menemui pendemo yang kemudian di pertemukan kepada Pj Gubernur di ruang kerjanya yang diwakili masing-masing Daerah Pengangkatan.

Di hadapan perwakilan Dapeng yang diketauai Daniel Toto, Pj. Gubernur Papua menyampaikan bahwa secara pribadi sejak awal dilantiknya Pansel pengangkatan DPR Papua di Jakarta selalu menjaga integritas untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun.

“Ketika dilantik, silahkan pilih yang terbaik dari Tabi Saireri untuk bisa membangun Provinsi Papua. Tetapi di dalam prosesnya ada yang keberatan dari sebagian kelompok. Saya cuma menyarankan kepada mereka silakan buat surat resmi supaya nanti kita sampaikan ke Pansel keberatannya, itu hasil kesimpulannya,” ujarPj Gubernur usai bertemu para pendemo.

Masalah hokum, tegas Ramses Limbong, pada prinsipnya mereka menerima dan mereka akan resmi bersurat karena tidak bisa menyimpulkan kalau hanya katanya, akan tetapi harus menunjukkan bukti.

“Kita tidak bisa hanya katanya, tapi buktinya mana, bikin tertulis. Nanti akan saya sampaikan ke Pansel, nanti dari pansel juga akan kita verifikasi sebelum kita kirim ke Mendagri kira-kira prosesnya seperti itu,”  cetus Ramses.

Ia menegaskan, Pansel sudah disumpah sebelum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan integritasnya harus ada, namun ternyata masih ada yang tidak puas. “Ada yang tidak puas berarti kan ada masalah menurut kelompok yang tidak puas tadi,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya mempersilahkan kelompok yang merasa merugikan agar menyurat secara resmi besok. “Saya minta bersurat secararesmi. Jangan lama kalau mereka tidak datang ya berarti mereka tidak serius,” pungkasnya.

Surat resmi yang akan disampaikan nanti, lanjut Ramses, pihaknya akan melaporkan ke Mendagri dengan catatan-catatan kelompok yang merasa dirugikan memiliki legal standingnya dan bisa dipertanggung jawabkan. [loy]