Terkait Hilangnya Dua Aparat Kampung di Nduga, Tim Investigasi Minta Tiga Oknum Anggota TNI Diadili

34
Theo Hesegem selaku Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Ketuhan Manusia Papua, bersama Ketua DPRD Kabupaten Nduga, Ikabus Gwijangge dan salah satu keluarga korban bernama Robert Gwijangge saat menunjukkan buku berisi dokumen korban kekerasan di Kabupaten Nduga, Jumat (18/12/20)
Theo Hesegem selaku Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Ketuhan Manusia Papua, bersama Ketua DPRD Kabupaten Nduga, Ikabus Gwijangge dan salah satu keluarga korban bernama Robert Gwijangge saat menunjukkan buku berisi dokumen korban kekerasan di Kabupaten Nduga, Jumat (18/12/20)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Sebuah tim investigasi dibentuk guna menyikapi kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Nduga.

Dan terakhir, tim tersebut menyelidiki terkait hilangnya dua orang aparat  Kampung Kiyabikma, Distrik Mbulmu Yalma, Kabupaten Nduga, bernama Tapania Wasiangge dan Anle Gwijangge.

“Setelah Pemerintah Kabupaten Nduga mendapat informasi penangkapan, penyiksaan dan upaya penghilangan paksa, terhadap kedua aparat kampung, pada 5 Oktober 2020, Pemerintah Kabupaten Nduga bersama Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Nduga membentuk Tim gabungan,” ungkap Theo Hesegem selaku Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Ketuhan Manusia Papua bersama Ketua DPRD Kabupaten Nduga, Ikabus Gwijangge dan salah satu keluarga korban bernama Robert Gwijangge saat memberika keterangan pers di Kantor AlDP, Padanglan, Abepura, Jumat (18/12/20).

Tim yang tersebut, terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Nduga, Tokoh Agama, LSM (Pembela Ham) dan Tokoh Pemuda.

Diceritakan, Tapania Wasiangge dan Anle Gwijangge adalah aparat  Kampung Desa Kiyabikma, Distrik Mbulmu Yalma, Kabupaten Nduga, yang diduga ditangkap, disiksa dan dibunuh, yang selanjutnya dihilangkan jejaknya oleh anggota TNI dari Pos Mbua dan Dal, dengan tuduhan sebagai anggota kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Peristiwa yang dimaksud terjadi saat mereka sedang berada di salah satu honai rumah adat, di kampung Grukwarak desa Kiyakbima distrik Mbulmu Yalma,” ungkapnya.

Dikatakan, hal itu didasarkan keterangan saksi dari masyarakat yang menceritakan bahwa keduanya ditangkap oleh anggota TNI dibawah pimpinan Letda Inf Anggis, Letda Inf Andreas Siregar Serda Heru Handoko, pada tanggal 28 September 2020, di kampung Grukwarak saat mereka sedang berada dalam rumah.

“Pada tanggal 09 Oktober 2020, tim investigasi melakukan perjalanan menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna melakukan investigasi kasus penangkapan dan penghilangan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat TNI,” ceritanya.

Tim Investigasi telah bertemu dengan beberapa saksi mata dan telah mengkantongi beberapa Barang Bukti (BB), antara lain sisa-sisa tulang-tulang kecil di dalam honai yang telah di bakar, beberapa seng bekas yang terbakar, arang-arang kayu dinding rumah, tali rotan kecil, tempat Kamp Aparat Tentara dan kaleng-kaleng dan plastic bekas makanan sisa aparat militer, 1 pasang sarung tangan, selang suntik berukuran 1,50 cm, 1 buah Plastik spoit, dan kasa Sterill 6 Plastik Mx16 cmdi dalam kantong plastik hitam

“Dalam proses Investigasi yang dilakukan, tim investigasi telah menduga dengan kuat bahwa pelaku penghilangan upaya paksa terhadap Tepania Wasiangge dan Anle Gwijangge adalah anggota TNI,” tegasnya.

Yang disayangkannya adalah terkait penangkapan hingga proses eksekusi yang tidak menggunakan prosedur hukum yang berlaku.

Dan untuk proses hukumnya, tim investigasi berencana mengadukan permasalahan tersebut ke Komnas HAM Papua.

“Kami belum melaporkan, tapi pasti kami akan melaporkan ke Komnas HAM,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Theo Hesegem juga mengungkapkan tujuh rekomendasi, yaitu  :

  1. Kami minta kepada Presiden Ir. Joko Widodo, sebagai Panglima tertinggi untuk segera mempertanggung jawabkan upaya penghilangan paksa yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap Tepania Wasiangge dan Anle Gwijangge, yang adalah sebagai aparat Kampung Distrik Mbulmu Yalma Kabupaten Nduga.
  2. Kami minta Presiden Rebuplik Indonesia Ir. Joko Widodo untuk segera menarik Pasukan Non Organik dari Papua, khususnya di Kabupaten Nduga.
  3. Kami minta kepada Presiden Rebuplik Indonesia Ir. Joko Widodo segera mengadili pelaku upaya penghilangan paksa atas nama Letda Inf Anggis, Letda Inf Andreas siregar, Serka Heru Handoko sesuai hukum yang berlaku.
  4. Kami Keluarga korban minta kepada Presiden untuk mengijinkan pelapor Khusus PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melakukan pemantauan situasi Hak Asasi Manusia di Nduga dan Papua.
  5. Kami keluarga minta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengijinkan wartawan Internasional untuk meliput situasi Hak Asasi Manusia di Nduga dan
  6. Apa bila beberapa poin di atas tidak terpenuhi, maka kami masyarakat Nduga minta perlindungan suaka kemanusian.
  7. Kami mendesak kepada Komisi Hak Asasi Manusia, untuk melakukan pemantauan dan investigasi kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kabupaten Nduga.

Dan terkait penarikan pasukan non organik, Ketua DPRD Kabupaten Nduga, Ikabus Gwijangge mendukung bila pemerintah untuk segera memperkuat personil organic, sehingga diharapkan lebih memahami budaya dan adat masyarakat setempat.

Karena yang menjadi masalah selema ini, pasukan non organic atau bahkan pemerintah melalui kementerian tertentu yang tidak paham dengan adat dan budaya masyarakat setempat, sehingga melakukan tindakan yang melanggar hokum.

Dicontohkannya ketika kementerian social yang hendak mengirimkan bantuan untuk masyarakat Nduga.

Karena pihak kementerian melakukan koordinasi dengan Kodim Wamena sebelum menyerahkan bantuan, maka masyarakat menolak bantuan tersebut.

“Karena situasi di Nduga dalam posisi perang, dan masyarakat menganggap TNI adalah musuh,” ungkap Ikabus Gwijangge.

Sementara, hukum adat berlaku bila ada yang menerima atau makan sesuatu dari pemberian musuh saat perang, maka yang bersangkutan akan sakit dan bahkan bisa mati.

Karena itu, ia menyarankan agar kalau menyalurkan bantuan bisa melalui gereja atau relawan kemanusiaan.

Ia pun meminta agar momen Natal Tahun 2020 ini bisa dirayakan dengan hikmat oleh masyarakat, dengan cara semua pihak, baik OPM maupun TNI dan Polri menahan diri.

“Saya juga minta agar masyarakat yang selama ini tertekan dan takut untuk melakukan aktifitas berkebun, bisa diberi kebebasan, karena sumber kehidupan sehari-hari masyarakat adalah berkebun,” harapnya.

Ia pun menceritakan, bahwa situasi saat ini di Kabupaten Nduga ada delapan distrik yang masyarakatnya memilih keluar dari kampungnya untuk mengungsi ke keluarganya yang ada di Wamena ataupun tempat lainnya.

Sementara, masyarakat yang bertahan di tigadistrik lainnya, dalam posisi tertekan, takut untuk beraktifitas, dan bahwa lampu penerangan bantuan pemerintah pun disita dan dilarang menyalakan lampu penerangan saat malam hari.

Theo Hesegem menambahkan, bahwa pemerintah agar serius menangani masalah di Kabupaten Nduga dan sejumlah kasus di kabupaten lain, karena sudah menyangkut masalah kemanusiaan, yang tentunya juga menjadi perhatian dunia internasional.

“Sehingga Negara tidak boleh main-main masalah itu. Ini beberapa Negara menjadi serius mendesak penyelesaian pelanggaran HAM di Papua,” ungkapnya.

Theo Hesegem juga menunjukkan sejumlah catatan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang di Kabupaten Nduga yang diyakininya sangat valid, yang mencantumkan nama, tempat tinggal dan sebab kematiannya.

“Saya sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan Dan Keutuhan Manusia siap mempertanggungjawabkan data itu, karena itu data yang paling valid dan itu sudah dikoreksi oleh seluruh hamba Tuhan dan seluruh klasis,” tegasnya.

Sementara itu, Robert Gwijangge selaku keluarga dari dua aparat kampong atas nama Tapania Wasiangge dan Anle Gwijangge yang diberitakan hilang, menceritakan bahwa keduanya diketahui tidak memiliki senjata api, baik laras panjang ataupun pistol.

“Kedua orang ini status mereka di Kabupaten Nduga adalah mereka aparat kampong. Mereka masih di dalam rumah, lalu ditangkap dan dibunuh, lalu dihilangkan jejaknya,” ungkap Robert Gwijangge yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Nduga.

Ia mengetahui kedua saudaranya yang menjadi korban melalui media, namun hanya atas nama Tapania Wesiangge.

“Jadi foto Tapania Wesiangge itu sudah jelas, kami sudah lihat, terus adiknya yang Anle Gwijangge itu fotonya tidak ada, dan juga jejaknya juga tidak ada sampai sekarang. Kami keluarga masih menanti itu,” ungkapnya.

Karena itu keluarga menuntut Negara bertangungjawab untuk mengungkapkan sesungguhnya yang terjadi pada saudaranya tersebut.

Ia pun meminta kepada aparat, apabila menangkap masyarakat dapat menggunakan prosedur hokum yang ada.

“Ini ditangkap baik-baik lalu dibunuh. Itu yang kami sesalkan,” lanjutnya.[yat]