Tidak Lulus CPNS, Ratusan tenaga honorer K2 Temui Angota DPRD Kabupaten Jayapura

42

SENTANI, PapuaSatu.com – Ratusan tenaga honorer K2 yang tidak lulus dalam seleksi CPNS  Kabupaten Jayapura bertemu dan berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (22/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut sejumlah honorer minta para wakil rakyat tersebut untuk memperjuangkan nasib mereka yang sudah lama honorer namun tidak diangkat jadi PNS.

Salah satu guru honorer di SD YPK Tarfia, Distrik Demta,  Joni mengakui telah mengabdi selama 29 tahun namun tidak diangkat menjadi PNS, apalagi semenjak setahun terakhir Joni dan tenaga honor lainnya tidak lagi mendapatkan gaji.

Namun, yang lolos pada proses seleksi CPNS Tahun 2023 justru anak-anak yang baru.

“Yang lolos justru anak-anak baru, lalu kami diapakan yang sudah honor belasan  bahkan puluhan tahun,” ungkap Jhony kesal.

Jhoni pun mengaku akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tidak mengakomodir guru -guru yang sudah lama honor.

Hal yang sama disampaikan Rosita, guru honorer SD Negeri Pinguin Progo, Distrik Kemtuk yang honor sejak tahun 2018.

Rosita mengaku semua persyaratan yang diminta untuk menjadi ASN telah dipenuhi.

Ditempatnya mengajar, kata Rosita hanya kepala sekolah yang berstatus PNS. Selebihnya adalah guru honorer karena yang PNS tidak mau mengajar di sekolah tersebut.

“Kami harus diangkat PNS, hanya kami yang bertahan selama ini disekolah karena aksesnya cukup jauh. Bahkan dari dinas juga tidak pernah kesana,” kata Rosita.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura, Piet Haryanto Soyan pun meminta pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan verifikasi ulang 817 nama tenaga honorer yang dinyatakan lulus yang didasari SP2D.

Hal ini disampaikan Hariyanto kepada wartawan usai menemui tenaga honorer yang tidak lulus di ruang rapat Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin 22/05/2023.

Menurut Haryanto berdasarkan laporan tenaga honorer yang tidak diakomodir banyak nama yang lulus namun tidak pernah honor di Kabupaten Jayapura.

“Penegasan verifikasi 817 nama harus didasari oleh SP2D untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar honor, bukti pembayaran selama honor harus dibuktikan dengan SP2D,” ungkapnya.[redaksi]