JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ratusan mahasiswa dan pelajar asal Kabupaten Puncak Jaya yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Jaya (KMPPJ) Kota Studi Jayapura menggelar aksi damai di halaman Kantor DPR Papua, Jum’at (22/8/2025).
Aksi demo damai itu di pimpin Ottij Telenggen. Mereka menuntut agar meghentikan kekerasan dan operasi militer yang dinilai telah memperparah kondisi kemanusiaan di wilayah kampong mereka di Puncak Jaya, khususnya di Distrik Lumo, Mewoluk, dan llamburawi, yang saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat.
Ottij Telenggen mengungkapkan bahwa operasi militer dengan keterlibatan pasukan non-organik telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi warga sipil. “Anak-anak kehilangan akses pendidikan, perempuan dan keluarga terpaksa mengungsi, dan aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh total,” ujarnya dalam orasi.
Mahasiswa menilai bahwa situasi ini telah menciptakan krisis multidimensi, meliputi krisis kemanusiaan, krisis pembangunan, serta krisis kepercayaan rakyat terhadap negara. Mereka menyatakan bahwa pendekatan militeristik tidak menyelesaikan akar persoalan dan hanya memperburuk kondisi masyarakat.
Ottij Telenggen menegaskan bahwa negara semestinya melindungi rakyat melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka mengutip Pasal 28A, 28G, dan 28I UUD 1945, serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia.
“Fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan seperti insiden penembakan terhadap warga sipil yang terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 04.35 WIT di Distrik Mewoluk,” tegas Ottij Telenggen dalam pernyataan sikapnya.
Ottij menjelaskan, aparat militer diduga mengepung pemukiman warga dan melakukan penembakan, yang menyebabkan tiga anak mengalami luka tembak, Jhon Gire (2 tahun) mengalami luka tembak di paha, Yoniton Kogoya (13 tahun) mengalami luka tembak di kaki, dan Tritera Walia (15 tahun) juga mengalami luka tembak di kaki.
“Dua dari korban saat ini hanya mendapatkan perawatan tradisional di tengah hutan karena warga mengungsi, sementara satu korban telah dirujuk ke RSUD Harapan di Waena, Jayapura,” jelas dia.
Selain itu, lanjut Ottij Telenggen, bahwa aparat juga melakukan operasi udara dengan helikopter untuk pendaratan pasukan, disertai penembakan dan penangkapan warga sipil. Hingga kini jumlah pasti korban tambahan belum dapat dipastikan. “Kondisi ini menegaskan bahwa masyarakat sipil-yang seharusnya dilindungi negara-justru menjadi korban utama operasi militer,” tukasnya.
Dengan kondisi tersebut, Ottij Telenggen menegaskan bahwa mahasiswa perwakilan di Kota Jayapura menuntut kepada Pangdam XVIl/Cenderawasih segera menarik seluruh pasukan non-organik dari Distrik Mewoluk, Lumo, dan llamburawi.
Kedua, Pemerintah Pusat, Provinsi Papua Tengah, dan Pemda Puncak Jaya wajib membangun rumah darurat/pusat pengungsian dengan fasilitas dasar: pangan, kesehatan, dan pendidikan darurat. Ketiga, Lembaga kemanusiaan (PMI, Dinas terkait, Ormas, Kepala Desa, tokoh adat/gereja) dilibatkan dalam evakuasi dan identifikasi korban untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Keempat, Rehabilitasi sosial-psikologis wajib diberikan kepada anak-anak dan keluarga korban, agar trauma tidak diwariskan lintas generasi. Dan ke lima, Pemerintah Indonesia bersama lembaga independen perlu membuka ruang dialog damai berbasis martabat manusia sebagai solusi permanen bagi konfik di Puncak Jaya.
Sementara itu, di hadapan aksi demo damai, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Alberth Merauje mengungkapkan, pihaknya menerima aspirasi dari mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Jaya (KMPPJ) Kota Studi Jayapura.
“Siapapun aspirasi yang disampaikan di DPR Papua harus kita terima dan kita tindaklanjuti karena mereka merupakan warga negara Indonesia. Perwakilan mahasiswa dari Puncak Jaya datang ke sini (DPR Papua) karena melihat keluarganya di Puncak Jaya terjadi korban yang diduga akibat kejadian penembakkan,” ujarnya.
Merauje menegaskan bahwa aspirasi yang diterima akan menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah karena wilayah itu merupakan Provinsi Papua Tengah.
“Nanti Gubernur Provinsi Papua Tengah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan instansi terkait yang berkaitan dengan operasi militer terhadap masyarakat yang mengakibatkan adanya korban, pengungsian, konflik sosial, pendidikan dan lain sebagainya,” ujarnya.
Selain koordinasi dengan pemerintah Pusat, lanjut Merauje, Gubernur Papua Tengah juga harus melakukan koordinasi dengan panglima TNI agar menekan korban di kabupaten Puncak Jaya. “Masyarakat di sana merupakan warga negara Indonesia yang harus diselamatkan. Negara harus hadir disana untuk membuat situasi yang aman dan nyaman,” pungkasnya. [loy]
