Viktor Yeimo Sakit, YLBH Sisar Matiti : Polisi Harus Berikan Pelayanan Kesehatan Yang Layak

Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti Teluk Bintuni, Yohanes Akwan
Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti Teluk Bintuni, Yohanes Akwan

BINTUNI, PapuaSatu.com – Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti Teluk Bintuni, Yohanes Akwan memohon Kapolda Papua atas nama hukum, keadilan dan asas imparsialitas. Victor Yeimo, harus mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai sebagai hak dari seorang tersangka.

Menurutnya,  keadaan sakit Victor Yeimo yang pada saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan ditahan di Mako Brimob, Polda Papua, haruslah mendapatkan perawatan medis yang layak.

“Menimbang kondisi fisik dari Victor yang terlihat membutuhkan penanganan medis yang layak. Maka menurut kami, terhadap tersangka layak untuk diberikan penangguhan penahanan sebagaimana yang menjadi haknya dalam KUHAP pasal 58, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,”ujar Yohanes Akwan, Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Senin (09/08/2021).

Akwan mengemukakn, Viktor Yeimo berhak mendapatkan pelayanan medis yang layak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diartikan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

“Selain itu, kita semua telah bersepakat, bahwa dalam proses perkara pidana, asas praduga tidak bersalah haruslah dianggap sebagai asas yang tertinggi. Sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya,”sebutnya.

Dikatakannya, bahwa sebagaimana tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia.

  1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
  2. menegakkan hukum; dan
  3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu Viktor Yeimo sebagai tersangka, kata dia, harus mendapat perlakuan yang sama juga terkait perlindungan, pengayoman, pelayanan di luar rumah tahanan untuk mendapat kepastian akan jaminan kesehatan yang memadai sebelum terlambat.

Mengapa saran kita di atas menjadi penting untuk dipertimbangkan? Hal ini bertujuan agar di kemudian hari, kita tidak lagi mengungkapkan keprihatinan kita atas penegakan hukum di Tanah Papua yang akan dinilai menunjukkan rule by law dan bukan rule of law.

“Mari kita hindari hukum digunakan untuk tujuan kepentingan kekuasaan (rule by law) tetapi harus di hormati adalah, praktek hukum digunakan untuk keadilan (Rule of law), dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta perlakuan sama di depan hukum, agar penerapan hukum benar-benar diterima adil oleh masyarakat,”tandasnya. [free]