JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi Data Orang Asli Papua (OAP) se-Tanah Papua di Kota Jayapura pada Kamis (21/5/2026).
Pertemuan lintas wilayah ini menjadi langkah krusial dalam membangun fondasi utama pembangunan Bumi Cenderawasih yang berbasis data valid dan akurat.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, yang hadir membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua, menegaskan bahwa ketersediaan data OAP yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan memiliki arti yang sangat penting serta strategis.
“Data bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, penyusunan program, serta memastikan bahwa keberpihakan pembangunan benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua,” ujar Aryoko Rumaropen saat membacakan sambutan Gubernur di Jayapura.
Langkah penguatan data ini, lanjut Aryoko, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yaitu “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (Papua Cerah)”.
Pemerintah daerah tidak menampik adanya berbagai tantangan dalam proses pendataan OAP yang berjalan selama ini. Forum koordinasi ini diharapkan mampu menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi demi melahirkan satu data OAP yang menjadi rujukan tunggal di seluruh Tanah Papua.
“Pekerjaan besar ini tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Mengingat pendataan OAP menyangkut aspek sosial, budaya, sejarah, dan identitas, Pemprov Papua menekankan pentingnya pendekatan yang menghormati nilai-nilai lokal. Proses verifikasi dan legitimasi sosial wajib melibatkan para kepala suku serta komunitas adat setempat.
Melalui Rakor se-Tanah Papua ini, Pemprov Papua menargetkan beberapa poin kesepakatan penting, meliputi penyamaan definisi dan kriteria Orang Asli Papua (OAP), standarisasi metode pengumpulan dan verifikasi data di lapangan, pengembangan sistem data terpadu antarwilayah di Tanah Papua, dan penyusunan rencana aksi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Di akhir sambutan, Aryoko menyampaikan harapan Gubernur agar hasil akhir pendataan ini tidak mandek sebagai dokumen administratif di atas kertas. Data valid OAP tersebut harus langsung diimplementasikan menjadi dasar penyusunan kebijakan afirmasi di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, hingga pelayanan publik.
Seluruh peserta rakor diajak untuk bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan semangat persaudaraan demi masa depan OAP yang lebih maju, mandiri, bermartabat, seimbang dalam kedamaian dan kesejahteraan.[yat]
