JAYAPURA, PapuaSatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Jhon Wempi Wetipo meminta kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi yang mendapat alokasi dana Otonomi Khusus Papua untuk lebih transparan.
“Selama ini banyak informasi, hak-hak yang ingin didapatkan Orang Asli Papua, tetapi kita terlalu tertutup,” ungkapnya saat ditemui wartawan usai membuka Workshop Percepatan Pembangunan Papua Perspektif Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru, di salah satu hotel di Abepura, Selasa (24/10/2023).
Karena itu, Wamendagri menekankan agar pemerintah daerah lebih membuka diri dan membuka ruang sehingga informasi tentang pengelolaan dana Otsus sampai di masyarakat akar rumput.
Karena itu, Wamendagri sangat mendukung dan memberi apresiasi atas penyelenggaraan workshop yang diselenggarakan Pemerintah Kotamadya Jayapura tersebut.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan di Papua diharapkan bisa mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.
Oleh karena itu Pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan, salah satunya pembentukan DOB yang diberikan khusus di Papua, yakni pembentukan empat provinsi baru.
Workshop sendiri, digelar pemerintah Kota Jayapura untuk membuka ruang diskusi terkait percepatan pembangunan dan implementasi UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.
“Menginisiasi untuk mengisi kekosongan ini, bahwa kita perlu sebuah ruang kepada publik dalam bentuk diskusi atau workshop, sehingga masyarakat bisa mengetahui,” ujarnya.[yat]
