PANAI, PapuaSatu.com – Pilkada Paniai yang tertunda akibat munculnya sengketa maupun alasan keamanan, dijadwalkan digelar 25 Juli 2018.
Dan sebagai persiapannya, pihak apparat keamanan dari kepolisian Polres Paniai telah menyiagakan 539 personil Polri dan 100 personil TNI, dan telah melakukan persiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan suara tersebut.
Hal itu dengan apel gelar pasukan yang dipimpin Kapolres Paniai AKBP Supriyagung, SIK, MH dalam rangka pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada Sabtu (21/7/2018) di Paniai.
Dalam sambuatanya, Kapolres menekankan kepada seluruh peserta apel gelar pasukan bahwa pengaman pemilu adalah amanat undang-undang.
“Bawasannya kita ini adalah aparat keamanan yang diamatkan undang-undang untuk mengawal pelaksanaan pengamanan Pilkada 2018 bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai,” tandasnya.
Sehingga, mau tidak mau, atau suka tidak suka, anggota Polisi maupun TNI harus mengawal agenda yang sudah ditetapkan oleh negara.
“Masing-masing perwira pengendali lapangan agar bisa mengendali anggota dan mengawal pelaksanaan Pilbub ini dengan baik dari mulai membawa kotak suara sampai di tujuan dan juga dibawa kembali ke kantor KPU Kabupaten Paniai,” ungkap Kapolres dalam arahannya.
“Semoga harapan kita bersama didukung dengan doa kita semua untuk Paniai, pelaksanaan pemilihan bupati ini bisa aman tentram dan damai,” sambungnya.
Siapapun dia yang terpilih, kata Kapolres, yang jelas selaku petugas keamanan sudah komitmen bahwa aparat TNI dan Polri adalah aparatur negara yang mengawal jalannya agenda nasiaonal ini, konsisten dengan tidak melakukan politik praktis dan tetap menjaga netralitas.
Pilkada Paniai yang tertunda, akan digelar di 216 kampung pada 23 distrik dengan TPS sebanyak 267 tempat.
Untuk menjangkau TPS-TPS ditempuh dengan melalui trasportasi udara, danau dan darat.
“Untuk udara 6 distrik, kemudian untuk jalur air/danau 13 distrik, kemudian untuk jalur darat 4 distrik,” urai Kapolres.
Dalam penyelenggaraan pilkada, tugas utama aparat pengamanan pemilu adalah mengawal kotak suara.
“Jadi kotak suara itu kita harus kawal dari mulai sampai, sampai kembali ke KPU. Jadi itu kita sudah bekali masing-masing anggota dalam mengantisipasi apa bila ada yang mengganggu kotak suara ini,” tandasnya.[yat]
