Caption : Kapolda Papua Irjen. Pol. Boy Rafli Amar dan Peneliti Perludem, Usep Hadan Sadikin saat tampil dalam diskusi Jurnalis Meliput Pilkada Rawan Konflik di Kafe Humbolt, Entrop (25/5/2018). Foto : Ist/PapuaSatu.com
*Dari Diskusi Jurnalis Meliput Pilkada Rawan Konflik
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Guna menggali informasi seputar konflik terkait pilkada gubernur dan wakil gubernur papua maupun bupati dan wakil buptai di sejumlah daerah di Papua, Forum Jurnalis Perempuan Papua (FJPP) menggelar diskusi Jurnalis Meliput Pilkada Rawan Konflik di Kafe Humbolt, Entrop (25/5/2018).
Menghadirkan dua pembicara, yaitu Kapolda Papua, Irjen. Pol. Boy Rafli Amar dan Peneliti Perludem, Usep Hadan Sadikin, diskusi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama diikuti sekitar 50 awak media yang ada di Kota Jayapura, baik media elektronik maupun cetak.
Yuliana Lantipo dalam pengantarnya sebelum diskusi mengungkapkan bahwa diskusi yang digelarnya sangat penting untuk menjadi pengetahuan agar dapat menentukan sikap yang tepat disaat hendak melakukan tugas peliputan seputar Pilkada di Papua, terutama di daerah yang rawan konflik.
“Diskusi ini sangat diperlukan bagi jurnalis, apalagi jurnalis perempuan untuk dapat menjalankan profesinya dengan aman pada momen Pilkada yang sering menimbulkan konflik antar pendukung maupun antar tim sukses,” ungkapnya.
Bercermin pada Pilkada serentak Tahun 2017, Kapolda, Boy yang mendapat kesempatan pertama dalam memberikan materinya pada diskusi tersebut, pihaknya selalu berusaha mempromosikan Pilkada yang damai dan demokratis.
“Tahun lalu kita sudah melakukan, walupun di tengah-tengah mem-PSU-kan lima wilayah yang harus diulang,” ungkapnya.
Yang mana, dari sejumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak, tuntas dilaksankaan meski sempat timbul korban jiwa di Kabupaten Puncak Jaya, yang bupati dan wakil bupatinya telah dilantik bulan Desember 2017.
“Di situ saya sudah mulai start dengan cara melibatkan tokoh-tokoh yang ada, termasuk merubah mind sett masyarakat Papua ini bahwa Pilkada itu pesta demokrasi yang harus dilakukan dengan suasana yang gembira, dan kemudian aman dan damai. Ini adalah upaya yang harus kita sosialisasikan dengan meningkatkan pengalaman dalam berdemokrasi bagi masyarakat kita,” ujar kapolda..
Kata Kapolda, peran stakeholder pemangku kepentingan langsung, seperti KPU, Bawaslu dan jajaran, juga harus membangun pendidikan politik kepada masyarakat, karena kepolisian sebagai apparat keamanan hanya salah satu unsur yang dilibatkan di dalam pesta demokrasi.
Sehingga bekal pengalaman 2017 itu bisa dikurangi, karena kan penilaian stempel Bawaslu RI pasti tidak lepas dari peristiwa yang terjadi pada Pilkada 2017, harapnya.
Meski bertugas sebagai apparat keamanan, namun pihak Polda Papua juga berupaya menggelar dialog publik untun membangun pemahaman bagaimana konsep Pilkada yang damai.
Hal itu dengan melibatkan kepala suku, ondoafi dan tokoh-tokoh agama terkenal yang ada di Papua, untuk turut bersuara tentang Pilkada damai.
“Proses itu sudah kita jalankan, dan kemudian kegiatan doa bersama, kemudian diiringi kegiatan puasa dengan tokoh-tokoh agama kita jalankan, dan kita lakukan secara bergantian hampir tiap bulan, tutur Kapolda yang menyatakan hal itu sebagai salah satu upaya preemtif,” katanya lagi.
Pelibatan tokoh-tokoh agama, karena tokoh agama dekat dengan tuhan, yang diharapkan dapat mengajak tokoh-tokoh masyarakat lainnya dan masyarakat pada umumnya untuk senantiasa melakukan aktifitas demokrasi dengan tidak melupakan nilai-nilai ketuhanan.
“Karena di sini ada nilai-nilai moralitas yang, bisa mengetok tularkan agar tampilan masyarakat kita, baik elit politiknya maupun masyarakat grass root bisa paham bahwa kekerasan itu bukan demokrasi, jelasnya.
Berlangsungnya Pilkada serentak gubernur-wakil gubernur Papua dan bupati-wakil bupati di sejumlah kabupaten yang relative kondusif meski baru tahap kampanye, menurut Kapolda merupakan hasil signifikan upayanya tersebut.
Potensi-potensi konflik, gesekan antara Paslon, Timses dan pendukung, yang ditunjukkan dengan kekerasan, menurut Kapolda Boy Rafli Amar, masih menjadi ciri khas dari masyarakat di Papua.
Hal itu bisa muncul sebagai ekspresi kekecewaan terhadap keputusan KPU, terhadap keputusan Panwas, Bawaslu, terhadap putusan PTUN, dan bahkan MA.
“Masih ada kekerasan-kekerasan yang saat ini dipertunjukkan dengan pengerahan massa, ungkapnya.
Padahal, kata Kapolda, pihaknya sudah menyampaikan bahwa, tidak boleh ada pengerahan massa diluar agenda kampanye yang sudah dijadwal oleh KPU.
“Tapi ini terlihat maih terjadi mobilisasi massa, karena para elit politik kita senang menggunakan massa untuk melakukan semacam tekanan-tekanan, lanjutnya.
Kalau sudah terjadi pengerahan massa, berarti condongnya jadi irasional, menjadi emosi, dan bahkan tokoh yang mengerahkan massa sendiri tidak bisa mengendalikan massanya lagi yang terkadang membawa panah, tombak dan lain-lain.
Pada kondisi seperti itu, lanjut Kapolda, meski bebas diliput, tentu seorang jurnalis atau wartawan tetap perlu berkoordinasi dengan kepolisian sebagai petugas keamanan.
“Jadi saran saya, misalkan mau meliput kegiatan pemungutan suara di Ilaga, rekan-reman jangan terlalu percaya diri. Tolong koordinasi dengan petugas-petugas kami, imbaunya.
Karena, dengan kondisi massa yang kadang sudah irasional, tidak bisa berpikir jernih. Sehingga Kapolda menyarankan kepada wartawan yang nanti berangkat ke Kabupaten Puncak, Kabupaten Timika, Kabupaten Jayawijaya, dan kabupaten lain yang melaksanakan Pilkada, untuk senantiasa berkoordinasi dengan petugas kepolisian.
“Sangat baik kalau teman-teman menyimpan nomor teleponnya para kapolres atau kapolsek yang berada di distrik-distrik,” ujarnya.
Lalu, apa kata peneliti dari Perludem, Usep Hadan Sadikin?
Pengerahan massa itu sebetulnya wajar dalam pemilu yang menganut system pemilihan langsung yang menjadikan seorang kandidat sebagai pemenang ketika berhasil meraih suara terbanyak. Tipikal pemilu ini memang membelah masa. Karena itu, menurutnya, pihaknya menepis bila ada statemen bahwa masyarakat Papua belum siap pilkada langsung.
“Sebetulnya siap enggak siap, untuk di Indonesia lebih bukan soal kedewasaan politik masyarakatnya, tapi apakah di suatu daerah itu tingkat keberagamannya, tingkat ikatan antar kelompok itu kuat atau tidak,” jelasnya.
Menurutnya, keberagaman masyarakat di Papua maupun Papua Barat, yang tinggi dan karakter ikatan kelompok yang kuat, secara teori di ilmu politik pasnya dipilihnya eksekutif adalah dengan sistem parlementer di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota masing-masing.
Karena, menurutnya, tipikal pemilihan langsung adalah membelah massa. Yakni elit politik mencari identitas yang paling besar, seperti suku atau agama, yang kemudian dimainkan oleh elit politik.
Selain itu, kata Usep, juga perlu adanya partai lokal Papua yang bisa menjadi tempat penyaluran kekuatan politik local.
Yang saya bingung, Undang-Undang Otsus Papua ini kan lebih baru daripada UU Otsus Aceh, yaitu direvisinya lebih baru. Tapi kenapa tidak belajar dari UU Otsus Aceh yang ada parati politik lokalnya?, ujarnya.
Dengan demikian, dapat mengurangi konsentrasi elit politik local dan tidak lagi berpikir membelah massa dalam upaya memenangkan eksekutif. [yat/loy]
