JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kepolisian Daerah Papua bakal melibatkan seluruh Stakholder di Papua, baik itu Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun LSM dalam menegakkan hukum, terutama pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Papua.
Apalagi dalam penegakkan hukum terhadap penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kerap mengganggu Kamtibmas di Papua.
“Kami akan bekerjasama dengan LSM dan Ormas yang ada di Papua agar Papua tetap tercipta kedamaian,” kata Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki ketika menghadiri Rapim dan pembekalan bela Negara bersama FKPPP dan Putra/I TNI-Polri se Provinsi Papua di Aula Diklat Sosial Kamkey Kelurahan Awiyo Distrik Abepura, Senin (26/2/2018) pagi.
Wakapolda menegaskan, penindakan terhadap gangguan keamanan polri selalu mengedepankan persuasive, berunding untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat Polri. “Penagakkan hukum merupakan opsi terakhir dan mengatur penggunaan senpi anggota Polri,” katanya.
Dikatakannya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pilkada adalah KPU dan Bawaslu harus independen, jangan ada pergerakan masa untuk mengintervensi KPU dan Bawaslu. “Netralitas dari TNI/Polri selalu ditekankan oleh pimpinan yang lebih diatas kami sampai turun ke bawah,” kata Yakobus.
Yakobus berharap agar Pemerintah Daerah tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon, para calon dan tim sukses tidak mengerahkan masa untuk menyelesaikan konflik. “ Kami juga berharap agar Medsos selalu seimbangan dalam penyampaian informasi kepada public . Kami berharap semua bisa terlibat dalam menjaga keamanan di tanah Papua ini,” harapnya. [humas/loy]
