JAYAPURA, PapauSatu.com – Waka Polda Papua Brigjen Pol Drs Yacobus Marjuki memberikan pembekalan kepada Siswa Gasum Polri Angkatan 42 Tahun 2017/2018 dalam rangka mengakhiri pendidikan dan pelatihan di SPN Jayapura, Rabu (28/2/2018).
Dalam arahannya Yakobus mengatakan, sebelum siswa mengakhiri pendidikan diharapkan agar siswa dapat memahami tugas pokok polri dalam melaksanakan tugas, salah satunya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Saat ini Polda Papua membawahi 23 Polres dan 126 Polsek, oleh karena itu setelah pelantikan pendidikan, anggota POLRI yang berasal dari Papua Barat meminta untuk tidak langsung dikembalikan ke kesatuan masing-masing, karena masih dibutuhkan di Polda Papua dalam rangka memback up pelaksanaan Pilkada 2018.
“ kami berharao berharap anggota polri yang baru saja ditempatkan nanti bisa mempelajari tentang potensi ancaman di daerah tugas masing-masing, seperti adanya sengketa adat dalam penyelesaian permasalahan di Papua yang dapat menyebabkan perang suku, penyalahgunaan narkoba, KKB, korupsi, dan ancaman kekerasan oleh golongan tertentu serta pendidikan dan infrastruktur yang masih tertinggal,” katanya.
Saat ini, kata Yakobus, di wilayah Papua ada beberapa kejahatan konvensional yang sangat menonjol pada tahun 2017, diantaranya kasus curanmor, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan, termasuk konflik sosial dan unjuk rasa.
Fakto-faktor tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan Pilkada diantaranya, penyelenggara harus independen (KPU dan Bawaslu), Netralitas TNI, POLRI dan ASN, Pemerintah Daerah (Dilarang menggunakan fasilitas negara dan pencairan anggaran negara untuk mendukung salah satu paslon dalam Pilkada).
“Tindakan anggota Polri yang kontradiktif yang harus dihindari, Sikap Arogansi seperti mabuk-mabukan, menyakiti hati masyarakat, menonjolkan kekuasaan dan kewenangan, serta mudah meletuskan senpi,” tekan Yakobus.
Lanjut dia, jikalau anggota Polri masih melakukan tindakan kontradiktif maka akan menimbulkan dampak negatif, maka akan berefek pada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan NKRI, khususnya kepada Polri.
Bahkan sampai pada membesarnya isu Papua Merdeka, tuduhan pelanggaran HAM, isu pelusuran sejarah Papua, Genosida, isu lingkungan hidup dan isu demokrasi. “ Jadi kami berharap kepada lulusan Brigadir Polri tahun 2018 tapa memiliki kemampuan dalam pengamanan Pilkada (kampanye dan pungutan suara), memiliki kemampuan Polisi Tugas Umum yang handal dan profesional dan memiliki kemampuan penyelidikan serta memiliki Ilmu bela diri yang baik dan pelayanan prima,” tukasnya. [humas/loy]