JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ikatakan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan (IKAPTK) Provinsi Papua meminta Kemendagri memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dalam perekrutan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) setiap tahun.
Wakil Ketua IKAPTK Provinsi Papua, Recky D. Ambrauw merasa prihatin dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri, yang hanya mengakomodir kurang dari lima orang asli Papua (OAP) dalam perekrutan Praja IPDN 2018.
“Mungkin harus ada kebijakan baru untuk bagaimana anak-anak kita lebih terpanggil dan terdidik di IPDN. Sebab yang jelas harus ada perubahan dalam sistem perekrutan. Sehingga anak-anak asli Papua ini bisa lebih banyak diterima sebagai praja IPDN,” kata Recky Ambraw kepada wartawan di kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (3/9/2018).
Dikatakan, hasil penerimaan calon praja IPDN 2018 mendapat protes dari kalangan masyarakat dan menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial.
“Kalau kita berbicara SDM sudah tentu pasti ada kurang tetapi juga ada lebihnya. Apalagi sekarang kan sistem ujiannya komputerisasi dan itu hal yang baru bagi anak-anak Papua. Tapi kita harapkan hal itu jangan langsung membuat mereka seperti dibatasi atau pada akhirnya banyak tidak lulus,” ujarnya.
Diharapkan pro dan kontra yang mencuat di media sosial itu mesti ditanggapi Pemerintah Pusat. Sehingga kekecewaan masyarakat ini bisa dijawab dengan sebuah perubahan.
“Saya harap Pemerintah Pusat melalui Kemendagri meninjau kembali sistem perekrutannya. Apalagi hasil tahun 2018 hanya 4 anak OAP yang diterima,” jelasnya.
Dikatakan, organisasi IKAPTK yang di bentuk untuk merangkul semua alumni, APDN, STPDN dan IPDN, akan memberi masukan ke pemda dan pempus supaya kedepan lebih banyak mengakomodir OAP.
“Pemerintah kabupaten dan kota memperbanyak kegiatan pelatihan ujian sistem online kepada calon pelamar IPDN orang asli Papua, sehingga ketika mengikuti perekrutan, dapat mencapai hasil yang lebih baik,” kata Recky. [piet]
