JAYAPURA, PapuaSatu.com – Tokoh masyarakat Pegunungan Tengah Jhon Tabo menantang keras pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta menarik pasukan TNI/Polri di kabupaten Nduga.
Jhon Tabo yang merupakan mantan bupati Tolikara itu, sangat menyayangkan sikap Gubernur Papua, Lukas Enembe, ketua DPR Papua Yunus Wonda dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Menurut Jhon Tabo, Gubernur Papua sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di Negara Republik Indonesia, harusnya bertekad teguh pada sumpah dan janjinya pada saat dilantik.
Janji itu tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi setia kepada UUD 1945 dan setia pada pancasila serta mengamankan kepentingan seluruh Negara dan kepentingan rakyat bangsa Republik Indonesia.
Sumpah dan janji itu ternyata Gubernur Papua telah menentang Negara dan melanggar sumpah janji jabatan yang sudah disampaikan pada saat dilantik, sehingga pantas diberikan sanksi hukum berupa pencopatan dari jabatannya sebagai Gubernur Papua.
“Sanksi itu harus dicopot dari jabatan. Jangan main-main dengan Negara, apalagi melanggar sumpah janji jabatan dan memprovokasi rakyat. Presiden dan mendagri harus bertindak,” tegas Jhon Tabo kepada wartawan di Jayapura, Minggu (23/12/2018).
Menurut Jhon Tabo, TNI/Polri ditugaskan di kabupaten Nduga bukan maunya sendiri akan tetapi karena ada sebab dan akibat. “Ada kejadian di sana, ada pembantaian dan pembunuhan terhadap warga sipil yang sementara mengabdikan diri untuk membangun tanah ini,” kata Jhon Tabo.
Kebijakan Presiden Republik Indonesia sudah dijalankan yakni, ingin membangun keadilan di seluruh Indonesia dan di seluruh pelosok tanah air, sehingga seorang Gubernur tidak bisa mengatakan seenakanya untuk menarik pasukan TNI/Polri.
Sebab menurutnya kehadiran TNI/Polri di kabupaten telah protap, karena sumpah yang telah disampaikan yakni, menjaga Negara dan bangsa ini, menjaga tanah ini, menjaga rakyat, melindungi dan mengayomi rakyat.
Namun apabila Negara memberikan kepercayaan kepada TNI/Polri maka Gubernur Papua tidak berhak menarik pasukan TNI/Polri di kabupaten Nduga. “Jangan pernyataan yang disampaikan di media berbicara seperti seorang LSM dan masyarakat biasa. Dia adalah utusan Negara untuk menjaga garuda yang ada di pundaknya,” tegas Jhon Tabo
Jhon Tabo kembali menegaskan bahwa TNI/Polri hadir di kabupaten Nduga karena ada masalah, kalau tidak ada masalah tidak mungkin TNI/Polri masuk.
“Presiden sudah memerintahkan TNI/Polri untuk mencari dan menyelesaikan di kabupaten Nduga. Jadi Gubernur jangan cengeng tetapi bangun komunikasi dengan baik. Kalau dia (Gubernur) bicara menarik pasukan berarti sudah keliru sehingga harus belajar lagi,” katanya.
Seharusnya, lanjut Jhon Tabo, Gubernur Papua selaku pemimpin di daerah tidak boleh melempar batu lalu sembunyi tangan, tidak boleh melempar kesalahan Nduga kepada TNI/Polri.
“Saya kembali tegaskan bahwa mereka hadir di kabupaten Nduga berdasarkan perintah Negara, karena Negara melihat ada kekejian yang dilakukan masyarakat yang berbeda paham dengan NKRI,” katanya.
Untuk itu, Jhon Tabo meminta kepada Negara untuk harus tegas mengambil tindakan apa yang sudah dilakukan Gubernur Papua. “Jangan serigala berbulu domba kiat pelihara di tanah Papua ini. Pemimpin di tanah ini harus memberikan kesejahteraan dan kedamaian bukan mengacaukan dan memprovokasi rakyat,” tukasnya.
Meski berbagai alasan yang disampaikan bahwa tujuan untuk menarik TNI/Polri karena ingin masyarakat merayakan natal. Bagi Jhon Tabo bukan suatu alasan karena keluarga korban yang dibantai lebih merasa berduka.
“Apakah mereka tidak berduka ketika keluarga mereka dibantai di momen natal ini?. Jadi di natal ini, kepada rakyat saya di Papua saya minta agar kita satukan hati dan pikiran, kita meminta kepada Tuhan agar keluarga yang ditinggalkan menjadi sejarah dan menjadi pahlawan pembangunan di negeri ini,” katanya.
Masalah kecemburuan sosial terhadap proses pembangunan, Jhon Tabo menganggap sangat keliru karena kepercayaan yang diberikan Negara selalu tidak dilaksanakan.
“Ketika kita diberikan kepercayaan sebagai pemborong, kuli sampai pada jabatan namun tidak dilaksanakan. Namun apabila tidak ada pekerjaan selalu berteriak. Jangan kita mempersalahkan Negara karena negara dan bangsa sudah memberikan yang luar biasa,” tegas dia.
Apalagi lanjut Jhon Tabo bahwa Negara telah memberikan kepada rakyat Papua Otonomi Khusus (Otsus) namun rakyat sendiri menyalahgunakan. Namun apabila ada lagi yang berteriak maka wajib dipertanyakan.
“Jadi masalah Nduga ibarat ada Asap dan ada Api. Nah, siapa yang membuat api ini. Ini yang harus kita putuskan. Saya yakin dan percaya bahwa mereka tidak bisa melakukan tindakan kekejian sembarangan kalau tidak ada perintah. Pasti ada perintah, orang yang lebih tinggi dari situ dan ini yang harus dilacak oleh aparat kepolisian,” tegas dia
Jhon Tabo menegaskan seharusnya Gubernur Papua memegang teguh ucapan yang disampaikan bahwa Papua penuh kedamaian, tapi kenyataan tidak memberikan kedamaian di tanah ini dan tidak menunjuk seorang pemimpin yang setia pada Uundang-undang.
“Kalau dia komentar-komentar seperti itu maka sudah ngawur. Kalau pemimpin Negara sudah seperti begini mau jadi apa dan mau bawa rakyat kemana?. Saya mau katakan bahwa kedamaian harus dilakukan oleh pemimpin itu sendiri, bukan untuk memprovokasi,” katanya.
Pemimpin, lanjut Jhon Tabo, harus mampu membawa dan menggiring rakyat, membawa orang tuanya keluar dari kungkungan kemiskinan, kungkungan kebodohan, kungkungan kegelapan lalu dibawa ke dalam jalan yang benar.
“Kalau anda sebagai Gubernur, harus memanggil Kapolda dan Pangdam untuk menanyakan persoalan yang dihadapi rakyatnya, harus tau solusi dan cara penyelesaian dengan cara apapun. Kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain lalu meminta tarik TNI/Polri dan segala macam,” katanya.
“Ini kan sudah melawan Negara, memprovokasi rakyat dan menolak segala macam tindakan lain. Anda seorang Gubernur tidak boleh memprovokasi rakyat dan memperkeruh masalah, kita tidak boleh berdiri sepihak. Pemimpin harus ada ditengah-tengah dan cari win-win solution,” katanya. [loy]
