Kapolda Papua Hadiri Rapat Forkopimda Papua Terkait Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

130

JAYAPURA, PapuaSatu.com  – Bertempat di Gedung Negara Provinsi Papua telah berlangsung rapat Forkopimda Provinsi Papua terkait pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Provinsi Papua yang dipimpin oleh Wakil GuberNur Provinsi Papua,  Rabu (22/04/2020).

Hadir dalam pertemuan tersebut yakni, Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, Ketua DPRP Provinsi Papua Jhoni Banua Rouw, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Danlanud Silas Papare, Danlantamal X Jayapura, Kabinda Papua, Kalanti Papua, Wakil Ketua MRP Papua, Pjs. Sekda Provinsi Papua, Asisten II Sekda Provinsi Papua, Dir Intel Polda Papua, Asintel Kodam XVII/Cenderawasih, Wakil Walikota Jayapura, Bupati Keerom, Asisten I Sekda Kab. Jayapura.

Asisten II Sekda Provinsi Papua Muhammad Musa’ad mengatakan, kondisi hari ini jumlah pasien kumulatif positif Covid-19 naik dari 119 menjadi 124 kasus positif yang dirawat 83 pasien dan yang sembuh 29 orang, kita harus memberikan apresiasi kepada teman-teman tenaga kesehatan atas kinerjanya sehingga angka penyembuhan di Papua cukup tinggi.

Saat dilakukan penetapan pertama tanggap darurat tanggal 9 April ada 5 Kabupaten yang terdampak covid namun saat ini sudah 11 Kabupaten sehingga kenaikannya cukup tajam.

Oleh karena itu, Musa’ad mengajak semua  untuk membuat keputusan bersama dengan beberapa ketentuan bahwa pembatasan sosial yang telah dilakukan selama 2 minggu terakhit, dapat dilanjutkan yaitu pembatasan sosial diperluas dan diperketat terhitung mulai tanggal 24 April s.d 6 Mei 2020.

Dikatakan, pembatasan ini dengan pengecualian untuk para tenaga medis, bahan pokok, BBM, evakuasi pasien, sektor perbankan dan emergensy keamanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita berharap efektivitas pembubaran kegiatan masyarakat yang melibatkan kegiatan sebanyak lebih dari 5 orang.

“Diharapkan kerjasama TNI-Polri dan Satgas untuk mendisiplinkan masyarakat disertai pembubaran dengan paksa,” harapnya.

Penyampaian Wakil Guberur Papua yang intinya, Covid yang kita tangani bukan bersifat lokal, tetapi sudah bersifat nasional bahkan internasional, sehingga menjadi tanggung jawab Provinsi, Kabupatenl/Kota jangan membuat kebijakan baru yang kontra produktif dari kebijakan Provinsi.

Satgas tiap hari komunikasi terus dgn Kabupaten, agar dicek setiap hari untuk mengupdate data dan dilakukan tindakan-tindakan prevetif. Sekda pastikan setiap hari seluruh rumah sakit baik rumah sakit pemeritah maupaun TNI-Polri dapat berjalan baik. Dalam penanganan covid ini kuncinya Bupati, Walikota dan Gubernur harus terus menerus bekerja sebagai Team Work tidak bekerja sendiri, karena ancaman penularan covid-19 gelombang II penularannya bukan dari luar tapi dari kita sendiri dan belum ada test secara keseluruhan.

Peyampaian Ketua MRP yang intinya, Sebagai lembaga cultur ada 2 hal yang menjadi masukan dari kami yaitu, Setiap penerima bantuan disyarakatkan kepada yang memiliki KTP, namun ada masyarakat Papua yang tidak memiliki. Anak-anak kami yang diluar Papua, bagaimana penanganan ini apakah kita kirimkan bentuk uang saja atau barang makanan.

Penyampaian Ketua DPRP yang intinya, Kita sangat menghargai dan mendukung keputusan yang diambil bersama terkait penutupan akses masuk dan keluar orang dari Papua dan akan kita tambah 14 hari lagi. Waktu 14 hari ini digunakan untuk menyiapkan bahan untuk rapid test dan pembagian sembako. Keadaan Timika hari ini yang kami dengar membuka akses pesawat, harus ada langkah-langkah tegas bukan hanya Timika melihat dirinya sendiri.

Terkait dengan bantuan sosial bukan hanya untuk membantu kekurangan penghasilan saja, tetapi diharapkan juga mereka tetap tinggal dirumah. Unsul kongkrit, pasien ODP masih sekitar 3 ribu lebih sehingga bila perlu kita siapkan penampungan dan berikan makan karena kesadaran masyarakat sangat rendah. Kami melihat masih ada harga sembako yang terus naik, perlu operasi pasar untuk menekan harga.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen Tni Hermat Asaribab mengatakan, kejadian beberapa waktu lalu salah satu Bupati meminta tolong Danlanud untuk memfasilitasi tenaga medis dan stafnya berangkat tetapi justru mendapat komplain di Wamena. Meminta dipikirkan terkait penyiapan sarana transportasi pesawat oleh Provinsi Papua apabila dibutuhkan dalam kondisi tertentu.

Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw menyampaikan bahywa Kepolisian salah satunya apabila tengah berproses sebuah perkara ada teman-teman Kejaksaan yang sementara terlock di Jakarta sehingga sedikit mengganggu dari proses hukum yang dijalankan. “Dengan adanya pembatasan tidak ada aktivitas/pekerjaan sehingga kriminalitas mulai nampak,” ucapnya.

“Kami prinsipya dari Kepolisian setuju terhadap langkah-langkah pembatasan yg dilakukan dengan catatan kita tidak mengijinkan siapapun masuk ke Tanah Papua. Pemerintah Kabupaten Mimika sedikit melanggar tapi ada sedikit nilai-nilai positif. Jajaran wilayah khususnya di pedalaman baik satuan TNI-Polri mengalami kendala ketersediaan BBM karena adanya pembatasan mobil lajuran,” tukas Kapolda.

Kapolda mengusulkan dari Satuan Tugas yang mempunyai peranan tugas dibidang masing-masing kita kerja dan merubah kebiasaan masyarakat yang hanya menikmati dana otonomi khusus selanjutnya dirubah menjadi masyarakat yang mandiri dan bergotong royong. Tim dari Sekda dan Kepala Dinas Perindakop kita sinergi dengan satuan TNI-Polri mendistribusikan bantuan disekitar kota, semua komunitas masyarakat kota kita harus penuhi termasuk fokus saudara-saudara kita di La Pago dan Mee Pago. [redaksi]